SATUMEDIA.ID – Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira menyebut, untuk menyelesaikan persoalan banjir yang kerap terjadi membutuhkan anggaran sebesar Rp80 miliar.
“Dari hasil kajian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kalau ingin seluruh saluran air berikut DAS yang ada di Kota Cimahi ini normal membutuhkan intervensi anggaran sampai Rp40 miliar,” kata Adhitia Yudhistira saat memeriksa drainase di sejumlah titik di Jalan Jenderal Amir Machmud Kota Cimahi, Senin (19/5/2025).
Menurutnya, anggaran Rp40 miliar itu hanya untuk kebutuhan normalisasi, belum dengan pembangunan baru saluran air atau sungai.
“Dari hitungan kasar membutuhkan anggaran sekitar Rp70-80 miliar kalau Cimahi ingin bebas Cimahi sepenuhnya. Anggaran Rp80 miliar untuk ukuran Kota Cimahi tentu hal yang cukup besar. Tapi saya dan pak wali sudah menetapkan political will kami selama 5 tahun periode kami setidaknya 60-70 persen bisa tertangani,” tuturnya.
Dijelaskannya, anggaran Rp80 miliar itu, displit di setiap tahun anggaran. Pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat juga turut melakukan intervensi.
Ia menyebut, sudah ada sinyal dari Pemerintah Pusat untuk mengajak rapat dengan Pemkot Cimahi menyelesaikan penertiban bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas saluran air yang akan menyulitkan proses normalisasi.
“Material sedimen yang ada di drainase Jalan Jenderal Amir Machmud lumayan tebal. Normalnya drainase ini kedalamannya mencapai 1-1,5 meter. Tapi yang tersisa ini sekitar 70 cm karena tertutup sedimen,” ujarnya.
Ia menyebut, material sedimen ini tidak mungkin tiba-tiba ada di sini, namun terbawa oleh limpasan air dari atas ke bawah.
“Kalau masalah limpasan sedimen komunikasinya harus lintas regional dengan kota dan kabupaten tetangga. Bisa juga ada kerja sama supaya sedimen yang terbawa tidak terlalu banyak,” tuturnya.*
