SATUMEDIA.ID – Sebagai salah satu kota terpadat di Indonesia, Kota Cimahi kini menghadapi tekanan demografi yang kian berat. Kepadatan penduduk yang mencapai sekitar 14.000 jiwa per kilometer persegi menempatkan Cimahi sejajar dengan kawasan padat seperti Jakarta Pusat.
Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Cimahi untuk menyusun strategi penataan ruang yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa persoalan kepadatan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial.
“Penanganannya harus menyeluruh, bahkan dengan proyeksi hingga 25 sampai 50 tahun ke depan,” ujar Adhitia saat ditemui di Kelurahan Cibabat, Rabu (22/4/2026).
Salah satu langkah strategis yang kini ditunggu adalah penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat agar selaras dengan dinamika perkembangan kota.
Menurut Adhitia, konsep hunian lama seperti rumah tapak sudah tidak lagi relevan dengan keterbatasan lahan di Cimahi. Pemerintah pun mulai mengarahkan pembangunan ke model hunian vertikal.
“Kita tidak bisa lagi memakai konsep masa lalu. Ke depan, arah kebijakan harus beralih ke hunian vertikal,” kata dia.
Tak hanya soal ruang, tingginya kepadatan juga memicu berbagai persoalan turunan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Untuk itu, Pemkot Cimahi tengah melakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) agar kota tetap layak huni di tengah pertumbuhan populasi.
Meski demikian, Adhitia menegaskan bahwa pembatasan penduduk bukanlah opsi. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap warga negara memiliki hak untuk berpindah dan menetap.
Sebagai alternatif, pemerintah memilih memperkuat sistem pendataan kependudukan yang akurat dan berkelanjutan. Sejumlah inovasi layanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) seperti Sikoper, Dilanda Cinta, hingga Jebol Bawa Tas terus dikembangkan untuk memastikan data tetap tertib dan mudah diakses.
“Kuncinya ada di data. Dengan sistem yang baik, pergerakan penduduk bisa terpantau tanpa harus melakukan langkah represif,” ujarnya.
Di tengah tantangan tersebut, Cimahi justru mencatat capaian positif dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kota ini bahkan dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Dinas Dukcapil se-Provinsi Jawa Barat.
Penunjukan ini dinilai sebagai bentuk pengakuan atas kinerja Disdukcapil Cimahi yang mampu melampaui berbagai indikator nasional. Salah satunya terlihat dari capaian perekaman data kependudukan yang menembus lebih dari 99 persen, jauh di atas target nasional sebesar 80 persen.
Capaian serupa juga terlihat pada kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang mencapai 99,6 persen, melampaui target nasional sebesar 60 persen.
Adhitia menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen membangun birokrasi bersih dan transparan. Status Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) menjadi fondasi penting dalam menghadirkan layanan yang cepat dan akurat.
“Ini menjadi bukti bahwa sistem administrasi kependudukan di Cimahi berjalan efektif, sekaligus menjadikan kami sebagai salah satu daerah percontohan dalam pelayanan publik,” kata dia.*
