SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kota Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan “Imah Merenah, Hirup Tumaninah” serta Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digelar Pemprov Jawa Barat dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kamis (18/9/2025) di Sabuga ITB.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, hadir langsung bersama jajaran camat. Menurutnya, program ini sejalan dengan komitmen Pemkot dalam menyediakan hunian layak dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Program ini menjadi bagian dari target pembangunan 100.000 rumah subsidi di Jawa Barat sebagai kontribusi terhadap target nasional 3 juta rumah, melalui pendekatan padat karya dan pemberdayaan UMKM.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan bahwa pembangunan perumahan harus berkeadilan dan berpihak pada rakyat.
“Rumah adalah dasar kesejahteraan keluarga. Dari rumah yang baik lahir keluarga yang harmonis, anak-anak sehat, dan masyarakat yang sejahtera,” ujarnya dikutip dari laman resmi Pemkot Bandung.
Ia menyebut kemiskinan berkaitan erat dengan pernikahan tanpa perencanaan, rumah tak layak, dan pola konsumsi berlebihan.“Akses pendidikan harus murah, anak-anak tidak terbebani biaya outing atau jajan berlebihan,” tambahnya.
Dedi mengatakan anggaran kini dialihkan dari proyek digital ke pembangunan nyata seperti sekolah, jalan, listrik, dan rumah rakyat. Perlindungan sosial juga diperkuat melalui jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan bantuan kesehatan.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut KUR Perumahan sebagai terobosan besar yang didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto.
“APBN hanya bisa menyiapkan 280 ribu unit, sementara targetnya 3 juta unit. Maka lahir terobosan KUR Perumahan,” jelasnya.
“Satu rumah subsidi saja melibatkan lima pekerja. Ratusan ribu rumah akan menghidupkan jutaan orang,” imbuhnya.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, mengatakan backlog perumahan harus segera diatasi “Program ini tidak berdiri sendiri, ada ekosistemnya, pemerintah, perbankan, pengembang, hingga data dari BPS,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut program ini memiliki dampak besar pada ekonomi nasional. “Setiap Rp1 juta investasi perumahan menghasilkan output Rp1,9 juta. Backlog perumahan turun dari 9,9 juta menjadi 9,6 juta rumah tangga,” jelasnya.*
