SATUMEDIA.ID – Dana transfer dari pusat ke Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2026 dipangkas sampai Rp300 miliar. Pemangkasan ini berpengaruh besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Dana bagi hasil pajak pusat, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dipangkas sekitar Rp 300 miliar. Pastinya, penurunan itu berdampak besar pada struktur APBD 2026 mendatang,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir, saat dikonfirmasi, Jumat (3/10/2025).
Menurutnya, penurunan transfer dari pusat akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Bandung Barat dengan melakukan efisiensi anggaran. Hanya saja, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini menyebut di sejumlah daerah salah satu efisiensi dengan mengurangi tunjangan kinerja (Tukin).
“Di daerah lain, yang terkena efisensi salah satunya Tukin. Untuk di KBB belum diputuskan (Tukin) itu, tapi yang jelas efisensi akan kita berlakukan disesuaikan dengan penurunan dana transfer pusat,” tandasnya.
Jabar tunda rekrutmen CPNS
Sementara itu, Pemprov Jawa Barat bakal menjalankan strategi efisiensi ketat dalam APBD 2026. Langkah ini ditempuh setelah dana transfer dari pemerintah pusat turun signifikan, mencapai Rp2,45 triliun.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan penurunan itu berpengaruh besar terhadap struktur keuangan daerah. Dana bagi hasil pajak pusat yang tahun ini mencapai Rp2,2 triliun, tahun depan anjlok drastis menjadi Rp843 miliar. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) menyusut dari Rp4 triliun ke Rp3,3 triliun.
“Bahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang biasanya untuk jalan, irigasi, hingga ruang kelas, dihapus total. Dana Rp276 miliar itu tidak ada lagi,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari laman Bapenda Jabar, Kamis (25/9/2025).
Pemangkasan juga menyasar DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun. Padahal jumlah siswa SMA/SMK di Jawa Barat terus meningkat setiap tahun.
Akibat berkurangnya transfer pusat, proyeksi APBD Jabar 2026 terpangkas dari Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun. Meski demikian, Dedi menegaskan anggaran untuk layanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu.
“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap prioritas. Itu tidak boleh berkurang,” tegasnya.
Untuk menutup defisit, Pemprov Jabar memilih menunda rekrutmen CPNS baru. Belanja pegawai juga dikurangi sekitar Rp768 miliar dari total Rp9,9 triliun.
“Kalau pembangunan berhenti, ASN bisa banyak yang tidak punya pekerjaan. Karena itu, rekrutmen baru sementara ditunda,” jelas Dedi.
Belanja hibah pun ikut disesuaikan, dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dialihkan menjadi beasiswa langsung agar lebih tepat sasaran.
“Bantuan akan langsung diberikan ke siswa yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, bantuan keuangan untuk kabupaten/kota dipotong dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Pos belanja barang dan jasa pun ditekan dari Rp7,6 triliun ke Rp6,9 triliun, dengan target bisa turun hingga Rp5 triliun.
Efisiensi tak hanya di atas kertas, tapi juga akan menyentuh hal-hal praktis. Pemakaian listrik dan air di kantor pemerintahan hanya dibatasi saat jam kerja. Anggaran telepon, internet, hingga jamuan makan pun dipangkas.
“Tidak ada lagi anggaran besar untuk katering. Kalau butuh, cukup sewa tukang masak supaya lebih hemat dan tetap segar,” kata Dedi.
Meski berada di bawah tekanan fiskal, Dedi menegaskan kualitas layanan publik harus tetap terjaga.
“Jalan harus tetap bagus, sekolah tetap layak, lampu penerangan jalan tetap menyala. Kita tidak boleh kalah oleh keterbatasan anggaran,” tegasnya.*
