SATUMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan terobosan baru dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Melalui fitur Angkut ODGJ di aplikasi Sapawarga, Pemprov Jabar ingin memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan medis tanpa harus berpindah-pindah daerah akibat ketidakjelasan tanggung jawab.
Fitur tersebut memungkinkan proses penanganan ODGJ, mulai dari laporan masyarakat, verifikasi, penjemputan, hingga perawatan di rumah sakit rujukan, terintegrasi dalam satu sistem digital.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, selama ini penanganan ODGJ kerap terkendala koordinasi antara pemerintah daerah. Akibatnya, pasien justru menjadi korban karena dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa kepastian penanganan.
Ia menggambarkan persoalan tersebut sebagai rantai pengiriman pasien yang berputar dari satu daerah ke daerah lainnya.
“Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon. Sampai ODGJ-nya nanya ‘anu gelo teh saha’,” ujar Dedi dalam siaran pers Pemprov Jabar dikutip Minggu (15/11/2026).
Menurut Dedi, kondisi tersebut merupakan persoalan klasik yang tidak boleh terus berulang. Pemerintah harus memiliki sistem yang mampu memastikan kejelasan pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap pasien.
Melalui fitur Angkut ODGJ yang dapat diakses di aplikasi Sapawarga maupun laman angkutodgj.jabarprov.go.id, seluruh tahapan penanganan akan tercatat dan bisa dipantau secara real time.
“Nanti semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Jadi datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas,” katanya.
Sistem ini nantinya dapat diakses oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial kabupaten/kota, serta rumah sakit rujukan. Dengan demikian, perkembangan penanganan pasien dapat diketahui dan tidak ada lagi pasien yang terkatung-katung dalam proses pengiriman atau ditolak rumah sakit.
Pemprov Jabar Tanggung Pengobatan ODGJ
Dedi menegaskan, tanggung jawab pemerintah terhadap ODGJ tidak berhenti pada proses evakuasi maupun pengangkutan ke rumah sakit. Pemprov Jabar berkomitmen memastikan pasien mendapatkan perawatan sampai dinyatakan sembuh.
Setelah kondisi pasien membaik dan dinyatakan sehat, pemerintah akan membantu proses pengembalian kepada keluarga.
Bahkan, apabila keluarga tidak bersedia menerima kembali pasien atau mengalami kesulitan membayar obat-obatan, Pemprov Jabar siap memberikan bantuan.
“Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan diskriminatif maupun main hakim sendiri terhadap ODGJ yang ditemukan di jalan.
Menurut Dedi, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlakuan yang manusiawi.
Pemprov Jabar turut melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, rumah sakit jiwa, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan program tersebut.
Data yang terkumpul melalui aplikasi akan digunakan sebagai bahan perencanaan kebutuhan anggaran, termasuk pembelian obat, penyediaan tempat perawatan, serta program rehabilitasi sosial.
“Target kita jelas: tidak ada lagi ODGJ terlantar. Semua tertangani dan terpantau,” pungkasnya.
Begini Cara Melaporkan ODGJ Lewat Sapawarga
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengatakan, masyarakat yang hendak melaporkan keberadaan ODGJ melalui fitur Angkut ODGJ harus melengkapi laporan dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor telepon.
Setelah laporan masuk, Dinas Sosial Jawa Barat akan melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran informasi.
Jika laporan dinyatakan valid, fasilitas kesehatan tingkat pertama akan melakukan kunjungan lapangan guna memeriksa kondisi pasien.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas akan menentukan kebutuhan penanganan, termasuk apakah pasien harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat atau rumah sakit lainnya.
Selanjutnya, dokter akan memberikan penanganan medis hingga pasien diperbolehkan pulang.
Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan setelah pasien keluar dari rumah sakit. Dinas Kesehatan Jawa Barat bersama puskesmas akan memastikan kondisi pasien serta keberlanjutan layanan kesehatannya.
Adi mengatakan, masyarakat tidak hanya bisa menyampaikan laporan, tetapi juga memantau perkembangannya melalui nomor tiket atau NIK yang dimasukkan ke aplikasi Sapawarga.
“Masyarakat bisa memantau perkembangan laporannya dengan memasukkan nomor tiket atau NIK di aplikasi Sapawarga,” ucap Adi.
Ia menambahkan, fitur Angkut ODGJ merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan kesehatan jiwa di Jawa Barat. Integrasi laporan diharapkan mempercepat tindak lanjut sekaligus memperjelas koordinasi antarlembaga.
“Setiap laporan diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti dan dipantau instansi berwenang sesuai tugasnya,” ujar Adi.*
