SATUMEDIA.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banyumas.
Penyerahan tersangka beserta barang bukti atau Tahap II itu dilakukan pada Kamis (12/11/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan sehari sebelumnya.
Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial TR, selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, dan AHK yang merupakan pihak terafiliasi serta bertindak sebagai konsultan bisnis bank tersebut.
Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan.
OJK mengungkapkan, dugaan penyimpangan itu terjadi selama periode Mei 2018 hingga September 2021. Dalam kurun waktu tersebut, ditemukan 21 fasilitas pembiayaan yang melibatkan 20 nasabah.
“Potensi kerugian akibat penyimpangan penyaluran pembiayaan tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,72 miliar,” demikian keterangan OJK terkait penanganan perkara tersebut yang dikutip Minggu (15/11/2026).
Sebelum penyerahan tersangka dan barang bukti, penyidik OJK telah melimpahkan berkas perkara kepada JPU pada Tahap I. Berkas tersebut kemudian dinyatakan lengkap atau P-21 pada 11 November 2026.
Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pengawasan OJK terhadap PT BPRS Khasanah Ummat. Proses tersebut mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.
Dalam perkara ini, TR disangkakan melanggar Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
TR juga disangkakan dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (4) huruf b dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 4 Tahun 2023. Selain itu, AHK juga disangkakan dengan Pasal 63 Ayat (2) dalam perubahan undang-undang tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, mengatakan, penyerahan kedua tersangka merupakan bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan.
OJK, kata Wahyu, tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga memastikan setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten,” ujar Wahyu.
Dia menambahkan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi langkah penting untuk menjaga integritas industri jasa keuangan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan,” katanya.*
