SATUMEDIA.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bertindak tegas terhadap pegawai PPPK paruh waktu yang viral karena melakukan siaran langsung TikTok saat jam kerja.
Pegawai yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat itu menjadi sorotan setelah dalam siaran langsungnya terdengar percakapan mengenai pembagian persentase atau fee yang diduga berkaitan dengan pekerjaan proyek pemerintah.
Dedi yang akrab dipanggil KDM ini menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai sekadar perilaku pribadi seorang pegawai. Menurut dia, pembicaraan mengenai pembagian keuntungan dalam pekerjaan pemerintahan dapat mencoreng integritas aparatur sekaligus merusak kepercayaan masyarakat.
“Pembicaraan mengenai bagian persen dalam pekerjaan pemerintah menunjukkan pemahaman yang keliru terhadap amanah sebagai aparatur negara,” kata KDM melalui unggahan di akun pribadinya, Sabtu (8/8/2026).
Ia meminta Jeje tidak ragu menindaklanjuti persoalan tersebut dengan pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan.
Ia meminta proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka agar fakta mengenai percakapan dalam video viral tersebut dapat diketahui dengan jelas.
Setelah fakta diperoleh, sanksi harus diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran yang terbukti.
“Periksa secara terbuka, kemudian berikan sanksi secara objektif sesuai dengan kesalahannya,” ujarnya.
Menurut dia, jika pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran berat, pemberhentian dapat menjadi salah satu tindakan yang harus dipertimbangkan.
Dedi menegaskan, ketegasan diperlukan untuk menjaga marwah pemerintahan daerah serta memastikan masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap aparatur.
Ia tidak ingin perilaku oknum aparatur justru menimbulkan keraguan terhadap pengelolaan anggaran dan pekerjaan pemerintah daerah.
“Yang dibutuhkan adalah aparatur yang bertanggung jawab dan benar-benar berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan mereka yang justru mencoreng nama baik pemerintah,” tandasnya.*
