SATUMEDIA.ID – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan komitmennya untuk mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis masyarakat, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, infrastruktur, hingga pengangguran.
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti, ke Balai Kota Bandung pada Jumat, 10 Oktober 2025.
“Kunjungan ini adalah bagian dari ikhtiar saya untuk belanja masalah dan mencari solusi terbaik. Aspirasi masyarakat Kota Bandung akan saya bawa ke Senayan agar bisa mendapat perhatian di tingkat nasional,” ujar Aanya dikutip dari laman resmi Pemkot Bandung.
“Sudah 26 kota dan kabupaten kami kunjungi. Dari tiap daerah, kami mencatat aspirasi dan mencari solusi baik di tingkat provinsi maupun pusat. Untuk Kota Bandung, kami akan kawal agar program-program prioritasnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Aanya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memperkuat pelayanan publik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menekan angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia berharap, kunjungan ini dapat menjadi langkah konkret DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Bandung sekaligus mempererat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mewujudkan Bandung yang sehat, cerdas, dan sejahtera.
“DPD RI siap menjadi jembatan agar program prioritas Kota Bandung dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tutur Aanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut memaparkan sejumlah tantangan besar yang tengah dihadapi kota ini, terutama di sektor kesehatan.
Ia juga menyoroti persoalan pemerataan akses pendidikan. Masih ada beberapa kelurahan dan kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri (blank spot), khususnya di wilayah Bandung Timur.
“Sistem zonasi dan domisili membuat beberapa anak kesulitan masuk sekolah negeri. Target kami, harapan lama sekolah bisa mencapai 15 tahun, artinya rata-rata warga Bandung bisa lulus SMA atau minimal D3,” jelasnya.
Pemerintah Kota Bandung menargetkan pada tahun 2030, rata-rata lama sekolah dapat mencapai 12 tahun, seiring meningkatnya angka partisipasi pendidikan yang sudah cukup tinggi saat ini.
Sementara di bidang pekerjaan umum dan transportasi, kemacetan masih menjadi persoalan utama di Kota Bandung. Titik-titik padat terjadi di kawasan barat (menuju Cimahi), timur (arah Cibiru), serta pintu masuk selatan kota.
Farhan menyampaikan bahwa pihaknya tengah berupaya memperbaiki sistem pengendalian lalu lintas (traffic control) guna menekan tingkat kepadatan kendaraan.
Namun, ia juga mengakui belum adanya sistem angkutan umum yang terintegrasi menjadi salah satu penyebab utama kemacetan di Bandung.
“Bandung memang harus jujur mengakui, kita belum punya sistem transportasi umum yang terintegrasi dengan baik. Saat ini baru sebatas konsep dari konsultan dan masih butuh waktu untuk diwujudkan,” ungkapnya.
