SATUMEDIA.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ade Zakir, akhirnya angkat bicara terkait beragam aksi dan tudingan kebijakan rotasi mutasi (rotmut) serta dugaan penyalahgunaan anggaran di sejumlah dinas.
Menurutnya, berbagai isu yang beredar belakangan ini merupakan imbas dari miss komunikasi yang terjadi di internal Pemkab Bandung Barat.
“Kondisi yang ada di Bandung Barat ini terjadi karena kurangnya komunikasi. Oleh karena itu, saya selaku Sekda atas seizin Pak Bupati mengambil inisiatif mengkonsolidasikan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menampung permasalahan dan keluhan masyarakat,”
ujar Ade Zakir, Minggu (26/10/2025).
Menanggapi isu pelanggaran yang ramai diperbincangkan, Ade menegaskan telah menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan audit dan memberikan klarifikasi terbuka. Ia juga meminta agar Inspektorat menyiapkan hotline pengaduan masyarakat yang aktif setiap saat.
“Kami sudah instruksikan agar Inspektorat membuka kanal pengaduan masyarakat. Semua laporan akan ditindaklanjuti. Pemerintah harus hadir dan melayani masyarakat dengan terbuka,”
tegasnya.
Langkah ini, menurut Ade, merupakan bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik di Pemkab Bandung Barat. Diskominfotik KBB telah menyiapkan layanan pengaduan melalui program SP4N-LAPOR!, yang akan terhubung langsung ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.
“Semua pengaduan akan kami distribusikan ke perangkat daerah terkait dan diberi tenggat waktu penyelesaian. Keterlambatan akan menjadi bahan evaluasi kinerja pejabat bersangkutan,”
tegas Ade.
Dikatakannya, masyarakat tidak perlu khawatir ataupun berspekulasi terhadap informasi yang beredar di media sosial.
“Silakan masyarakat bertanya langsung, jangan dengar isu atau hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Pemerintahan ini ada untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.*
