SATUMEDIA.ID – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi menyoroti pentingnya fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pedoman utama dalam pembiayaan program pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal itu ia sampaikan seusai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, Jumat (28/11/2025).
Renie mengungkapkan bahwa Tahun Anggaran 2026 akan menjadi periode penuh tantangan. Kabupaten Bandung harus menghadapi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp 1 triliun yang berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah daerah.
“Berkurangnya TKD tentu berpengaruh pada kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja,” ujarnya.
Meski demikian, Renie menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat penyelenggaraan pembangunan. Menurutnya, situasi ini justru menjadi momentum untuk memperkuat manajemen keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien.
“Ini tantangan bagi kita untuk semakin kreatif dan inovatif menggali potensi pendapatan daerah,” kata politisi PKB itu.
Renie menyampaikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkab Bandung terkait APBD 2026. Proses pembahasan disebutnya berjalan dengan semangat kebersamaan dan pemahaman terhadap kondisi faktual yang dihadapi daerah.
Pada kesempatan yang sama, DPRD juga menuntaskan pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mencakup bidang permukiman dan perumahan, industri, serta ketenagakerjaan. Renie menilai keberadaan Raperda tersebut penting untuk memperkuat tata kelola pembangunan, memberikan kepastian hukum, serta mengarahkan kebijakan pembangunan secara lebih terukur.
Mengakhiri pernyataannya, Renie mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus bersinergi demi terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS yaitu Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera.
“Kebersamaan, kerja keras, dan partisipasi semua pihak menjadi kunci bagi kemajuan Kabupaten Bandung,” ujarnya.
