SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa tiga sektor akan menjadi titik berat penggunaan APBD 2026, yaitu pembangunan infrastruktur, penanganan sampah, serta peningkatan berbagai layanan dasar bagi masyarakat.
Penjelasan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, setelah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung pada Jumat, 28 November 2025, yang salah satu agendanya adalah pengesahan Raperda APBD menjadi Perda APBD 2026.
Farhan menuturkan bahwa penetapan anggaran ini menjadi langkah awal bagi pemerintah kota untuk mulai mengeksekusi sejumlah program prioritas.
“Hasilnya paripurna hari ini adalah penetapan Raperda untuk 2026 sekaligus penetapan Perda APBD 2026. Mudah-mudahan kita bisa segera melaksanakannya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya dikutip dari laman resmi Pemkot Bandung.
Ia juga memastikan bahwa kondisi fiskal Kota Bandung pada tahun mendatang berada dalam situasi yang cukup stabil.
“Tidak ada yang krusial. Sebetulnya bagus sekali karena SILPA kita tidak besar, hanya sekitar Rp300-an miliar. Jadi mudah-mudahan bisa kita optimalkan untuk program pelayanan,” jelasnya.
Walaupun total APBD sedikit menurun jika dibandingkan rencana awal, Farhan menyebut Pemkot akan lebih agresif dalam mendorong pendapatan daerah.
“APBD itu tadinya kita ingin naik ke 8,6 (triliun) tapi gagal. Jadi totalnya sekitar 7,4, ada turun sedikit. Tapi tahun depan kita akan push untuk menggali potensi PAD supaya tahun 2027 bisa kembali ke 8,” katanya.
Ia menambahkan bahwa ruang fiskal yang tersedia diarahkan untuk tiga fokus utama.
“Prioritas pertama adalah infrastruktur dasar. Prioritas kedua sampah. Prioritas ketiga layanan-layanan dasar yang harus diperbaiki. Kami juga akan memberikan perhatian khusus untuk adminduk agar bisa lebih sempurna,” ucap Farhan.
Selain itu, Pemkot Bandung juga berupaya meningkatkan pendapatan dari pajak daerah, termasuk PB1.
“PB1 ini akan kita push. Itu sebabnya kami terus mendorong event-event besar di Kota Bandung. Event besar bisa meng-cover beberapa program yang dibatalkan karena efisiensi pemerintah,” jelasnya.
Setelah proses paripurna, rancangan APBD tersebut akan menjalani evaluasi gubernur selama dua minggu sebelum dapat dijalankan sepenuhnya.*
