SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai menjalankan proses perubahan Posyandu menjadi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dengan cakupan layanan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Tingkat Kota Bandung di Hotel Grandia pada Senin, 8 Desember 2025.
Farhan menjelaskan bahwa perubahan kebijakan ini menggeser fungsi Posyandu secara signifikan. Kini Posyandu tak hanya berfokus pada kesehatan, melainkan menjadi pusat pelayanan masyarakat di enam sektor: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban dan ketenteraman umum, serta pelayanan sosial.
Ia menegaskan, “Posyandu bukan lagi sebatas timbang bayi. Ada perubahan mendasar yang harus disiapkan. Posyandu akan menjadi lembaga layanan masyarakat 6 SPM, dan seluruh kewilayahan harus siap menjalankan transformasi ini mulai Januari 2026,” katanya dikutip dari laman resmi Pemkot Bandung.
Untuk bidang pendidikan, Pemkot Bandung menempatkan layanan PAUD berbasis masyarakat sebagai prioritas utama. Farhan menilai penguatan PAUD penting untuk membangun karakter anak, terlebih di tengah meningkatnya persoalan emosional pada pelajar.
Ia juga menekankan pentingnya penanganan TBC dan stunting. Farhan meminta Posyandu memastikan seluruh penduduk bisa mengakses layanan kesehatan dasar tanpa diskriminasi. Seperti yang ditegaskannya, “Semua warga, apa pun latar belakang ekonominya, harus menerima layanan kesehatan dasar yang sama.”
Pada sektor pekerjaan umum, fokus diarahkan pada peningkatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Farhan mencatat masih banyak RW yang membuang limbah ke sungai serta rendahnya cakupan layanan air bersih dari PDAM.
Selain itu, ia menyoroti persoalan kepadatan hunian dan minimnya kepemilikan sertifikat rumah, yang kerap menjadi hambatan dalam pemberian bantuan rumah layak huni.
Dalam urusan ketertiban umum, Farhan menilai kawasan dengan jumlah kos-kosan besar cenderung memiliki tingkat kejahatan jalanan lebih tinggi. Sistem deteksi dini gangguan keamanan menjadi keharusan.
Posyandu juga akan memperkuat pelayanan bagi kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Farhan turut menekankan pentingnya partisipasi BPJS untuk mendukung program UHC bagi warga pra-sejahtera.
Farhan kembali mengingatkan bahwa lurah dan camat memegang peran langsung dalam pembentukan pengurus Posyandu 6 SPM, penganggaran, serta proses pembinaan dan pelaporan. Ia menegaskan bahwa perencanaan anggaran harus disiapkan dengan matang agar pelayanan di tingkat kelurahan tidak terhambat. “Transformasi membutuhkan konsistensi. Kita harus bekerja keras bersama kader Posyandu untuk mewujudkan layanan 6 SPM secara nyata,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan, mengungkapkan komitmen seluruh perangkat pembina Posyandu untuk memastikan transformasi layanan dapat berjalan optimal. Ia menuturkan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan bentuk konsolidasi kebijakan dan pembinaan terkait transformasi Posyandu sebagai LKK berlayanan enam bidang SPM.
Menurutnya, hasil Rakornas Posyandu 2025 menegaskan tiga fokus besar: percepatan transformasi, penguatan dukungan anggaran dari daerah, serta pengenalan seragam resmi Posyandu Istimewa.
Aryatri menjelaskan bahwa Posyandu kini memasuki tiga tahap perubahan: penguatan kelembagaan, transformasi pelayanan, dan peningkatan sistem pembinaan. Bidang-bidang SPM dimasukkan ke dalam layanan Posyandu karena model layanan Posyandu terbukti efektif menjangkau masyarakat selama puluhan tahun. “Selama ini program kesehatan sangat optimal karena berjalan lewat Posyandu. Dengan model yang sama, bidang lain diharapkan bisa lebih cepat menjangkau masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan kesiapan seluruh perangkat untuk melaksanakan layanan 6 SPM pada 2026. “Ini akan menjadi sejarah bagi kita semua. Pertama kalinya Posyandu memberikan pelayanan enam bidang SPM di Kota Bandung. Semoga dalam 10 hingga 30 tahun ke depan hasilnya sama optimalnya seperti Posyandu bidang kesehatan yang selama ini berjalan,” katanya.
