SATUMEDIA.ID – Sejak Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara resmi disahkan menjadi daerah otonombaru yang terpisah dari Kabupaten Bandung melalui Undang-undang 12 Tahun 2007 tertanggal 2 Januari 2007, nama Kecamatan Ngamprah langsung menjadi tekenal.
Dulu (mungkin ) tak semua orang tahu Ngamprah. Namanya kalah dibandingkan Padalarang, Lembang, Parongpong, Batujajar, maupun Cililin.
Selain Ngamprah, dahulu ada beberapa kecamatan yang digadang-gadang bakal menjadi Ibu Kota KBB, yaitu Padalarang, Cihampelas, Batujajar, dan Lembang.
Tapi siapa sangka, kecamatan yang memiliki luas wilayah 3.206,10
hektare ini dipilih tim akademisi dari Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Padjajaran Bandung sebagai kecamatan paling pas dan pantas
menyandang ibu kota kabupaten dibandingkan 14 kecamatan lainnya yang ada ketika itu.
Menurut hasil studi Lemlit Unpad dipilihnya Ngamprah menjadi pusat pemerintahan karena dinilai memiliki tingkat aksebilitas yang lebih mudah meski bukan jalur transportasi antar kota.
Letaknya strategis karena menghubungkan Padalarang dengan Cimahi membuat kecamatan ini memiliki prospek kapasitas fiskal yang
potensial.
Demikian pula dari aspek geografis dan topografis, berpotensi untuk dikembangkan. Wilayahnya cukup luas, sementara kepadatan penduduk relatif kecil, sehingga masih tersedia ruang yang memadai untuk membangun pusat pemerintahan.
Namun dalam hasil kajiannya, Lemlit Unpad mengingatkan kendala yang
masih dihadapi Ngamprah saat ini berupa fasilitas umum dan sosial
yang tersedia masih terbatas, sebagaimana diindikasikan dari jumlah
sarana perbankan, koperasi, sarana kesehatan (puskesmas, posyandu,
rumah sakit) serta panjang jalan yang masih sedikit dibandingkan tiga
calon ibu kota lainnya.
Kendala tersebut menimbulkan perhitungan biaya (cost) yang nantinya
perlu dipertimbangkan. Alokasi biaya sebagian besar harus
diprioritaskan untuk membangun fasilitas sosial dan umum untuk
meningkatkan aksebilitas masyarakat
terhadap pelayanan publik.
Keseriusan Pemkab Bandung Barat dalam mengamankan amanat UU 12 Tahun
2007, dibuktikan dengan membebaskan sekitar 60 hektare lahan di Desa
Mekarsari dan sebagian Desa Cilame.
Sebenarnya wajah Ngamprah sebagai Ibu Kota KBB sudah mulai terasa sejak kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Bandung Barat pindah pada tahun 2009 lalu. Ngamprah yang sebelumnya sepi.
Tiba-tiba berubah 180 derajat. Dulu kendaraan yang lewat didominasi
motor dan mobil pengangkut hasil pertanian.
Itu cerita dulu. Lain sekarang, lalu lalang kendaraan berkelas dari
berbagai tipe menjadi pemandangan sehari-hari. Ngamprah sekarang
menjadi ramai dan banyak dikunjungi pejabat tingkat provinsi
sampai pejabat pusat.
Perumahan baru bermunculan bagaikan jamur di musim. Tak pelak lagi, semakin memicu kenaikan harga tanah dan bangunan.*
