SATUMEDIA.ID – Delapan belas tahun sudah Kabupaten Bandung Barat (KBB) berdiri sebagai daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung. Sebuah tonggak sejarah yang mestinya tidak sekadar diperingati dengan seremoni dan acara simbolik, tetapi dijadikan momentum untuk merefleksikan: apakah kita masih setia pada semangat para pejuang pemekaran?
Pembentukan KBB pada 2007 bukanlah peristiwa administratif biasa. Ia lahir dari hasrat kolektif masyarakat yang merasa pembangunan tidak merata, pelayanan publik terlalu jauh, dan perhatian pemerintah pusat terlalu tersentralisasi di wilayah timur Kabupaten Bandung. Para tokoh pemekaran—baik dari unsur masyarakat adat, aktivis lokal, guru, perangkat desa, tokoh agama hingga mantan birokrat—bergerak dalam satu nafas: memperjuangkan keadilan pembangunan.
Pemekaran: Dari Aspirasi Jadi Realitas
Pada masa itu, wilayah barat Kabupaten Bandung seperti Gununghalu, Rongga, Sindangkerta, Cipongkor, dan sekitarnya, terasa jauh dari jangkauan pembangunan. Jalan rusak, sekolah minim, fasilitas kesehatan terbatas. Suara masyarakat nyaris tak terdengar di forum-forum kebijakan daerah. Maka, pemekaran adalah bentuk koreksi politik atas ketimpangan struktural yang dirasakan selama bertahun-tahun.
Mereka yang memperjuangkan KBB bukan hanya ingin daerah baru, tetapi menginginkan hidup yang lebih baik. Pemekaran adalah sarana untuk mendekatkan layanan, mempercepat pembangunan, dan menghadirkan keadilan bagi warga yang selama ini hidup di pinggiran perhatian negara.
Namun, setelah hampir dua dekade, banyak yang bertanya-tanya: Apakah semangat itu masih hidup? Atau telah tergerus oleh pragmatisme kekuasaan dan rutinitas birokrasi?
Dari Semangat Kolektif ke Politik Transaksional?
KBB telah dipimpin oleh beberapa bupati. Sayangnya, dua bupati sebelumnya—Abubakar dan Aa Umbara Sutisna—tersandung kasus korupsi. Hal ini bukan hanya mencoreng wajah pemerintahan, tetapi juga mencederai semangat pemekaran yang lahir dari semangat perubahan.
Yang tumbuh kemudian adalah pola lama: pembangunan tersentral di kota, birokrasi gemuk namun tidak efisien, serta proyek-proyek pembangunan yang lebih didorong logika politik dan pencitraan ketimbang kebutuhan nyata warga. Desa-desa yang dulu menjadi alasan pemekaran, lagi-lagi menjadi penonton dari pusat kekuasaan yang baru.
Di sinilah pentingnya mengingat semangat para pejuang pemekaran: agar kita tidak lupa bahwa tujuan pembentukan KBB adalah memperjuangkan nasib rakyat kecil, bukan memperbesar ruang kekuasaan elite.
Saatnya Memulihkan Arah
Kini, KBB memiliki pemimpin baru. Bupati Jeje Ritchi Ismail memulai tugasnya di tengah ekspektasi publik yang tinggi dan tantangan yang tak ringan. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengembalikan arah pembangunan KBB ke jalur yang benar—jalur yang dirintis oleh semangat pemekaran.
Pemerintah daerah perlu membuka kembali dokumen-dokumen dasar pemekaran, mendengar ulang suara-suara dari desa, dan merumuskan ulang prioritas pembangunan berdasarkan prinsip keadilan sosial. APBD harus berpihak kepada wilayah-wilayah terluar, bukan hanya untuk mempercantik pusat pemerintahan.
Lebih dari itu, KBB membutuhkan kepemimpinan yang mampu memulihkan kepercayaan rakyat. Bukan dengan pencitraan di media sosial, tapi dengan kinerja nyata. Dengan pelayanan publik yang cepat, birokrasi yang bersih, serta pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Mengingat untuk Melanjutkan Perjuangan
Mengingat semangat para pejuang pemekaran adalah panggilan moral bagi semua pemangku kepentingan di KBB hari ini: politisi, birokrat, tokoh masyarakat, dan warga. Ini bukan soal nostalgia, tapi soal tanggung jawab. Kita wajib memastikan bahwa pengorbanan masa lalu tidak menjadi sia-sia, bahwa daerah ini tidak sekadar menjadi entitas administratif, tetapi benar-benar menjadi rumah bagi kesejahteraan warganya.
Delapan belas tahun adalah usia yang cukup matang untuk mengevaluasi, membenahi, dan menyusun langkah-langkah baru. Saatnya kita keluar dari jebakan seremoni dan mulai membangun kembali pondasi moral dan sosial dari cita-cita pemekaran.
Penutup: Jangan Biarkan Semangat Itu Padam
Sejarah tidak dibangun dari ingatan yang kabur. Sejarah dibangun oleh kesetiaan pada nilai-nilai yang melahirkannya. Jika KBB lupa akan semangat awalnya, maka ia akan kehilangan arah. Tapi jika kita mampu menjaga dan menghidupkan kembali semangat itu, maka masa depan KBB masih bisa diselamatkan.KBB 18 tahun bukan soal usia, tetapi tentang amanah. Tentang janji kepada rakyat yang dulu memperjuangkannya. Dan seperti kata seorang pejuang pemekaran: “Kami berjuang bukan untuk melihat kabupaten ini jadi kaya, tapi untuk melihat rakyatnya tidak lagi dipinggirkan.” Semangat itulah yang harus terus hidup.*
Penulis Asep Wahyu FS Pemerhati Sosial Politik dan Pemerintahan Lokal.
