Kabupaten Bandung Barat ‘Pernah’ Jadi Daerah Otonom Baru Terbaik di Indonesia, Kini Menanti Babak Baru

Bupati Abubakar bersama Wakil Bupati Yayat T Soemitra  memperlihatkan indukan ikan mas di BBI Cisomang, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandun Barat, Rabu (27/5/2015). Dari BBI inilah akan diproduksi 7,5 juta benih ikan berkualitas.(Dicky Mawardi/Satumedia).**

SATUMEDIA.ID – Kabupaten Bandung Barat (KBB) pernah mencatatkan prestasi membanggakan dalam perjalanan pemerintahannya. Satu dekade setelah resmi berdiri, daerah hasil pemekaran Kabupaten Bandung itu dinobatkan sebagai daerah otonom baru dengan kinerja terbaik di Indonesia berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah otonom ke-26 di Jawa Barat yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007. Regulasi tersebut ditandatangani pada 2 Januari 2007 dan menjadi tonggak lahirnya kabupaten yang terbentuk dari perjuangan panjang masyarakat.

Keberadaan Kabupaten Bandung Barat berawal dari aspirasi masyarakat yang diperjuangkan Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB). Bahkan, nama “Kabupaten Bandung Barat” diambil dari nama organisasi tersebut, bukan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal itu menjadi simbol kuat bahwa lahirnya KBB merupakan buah dari perjuangan masyarakat.

Kini, memasuki usia ke-19 tahun, Kabupaten Bandung Barat telah melalui berbagai fase pembangunan. Salah satu periode yang paling dikenang adalah masa kepemimpinan bupati definitif pertama, H. Abubakar.

Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat saat itu mampu membangun kompleks perkantoran pemerintahan yang representatif, mendirikan tiga rumah sakit daerah, merevitalisasi puluhan puskesmas, serta menjalankan berbagai program pembangunan di sejumlah sektor.

Capaian pembangunan tersebut berbanding lurus dengan penilaian pemerintah pusat. Pada tahun 2017, dalam evaluasi terhadap 57 daerah otonom baru hasil pemekaran periode 2007–2009, Kemendagri menempatkan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah dengan nilai tertinggi.

Hasil evaluasi menunjukkan hanya empat daerah yang masuk kategori berkinerja sangat tinggi. Kabupaten Bandung Barat berada di peringkat pertama dengan skor 3,2589, disusul Kabupaten Toraja Utara (3,0728), Kota Tangerang Selatan (3,0338), dan Kota Sungai Penuh (3,0242).

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri saat itu, Sumarsono, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Evaluasi tersebut mencakup 10 indikator utama, mulai dari pembentukan organisasi perangkat daerah, pengisian personel dan keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembiayaan, pengalihan aset, hingga penetapan batas wilayah, penyediaan sarana-prasarana pemerintahan, penyusunan rencana tata ruang wilayah, serta pemindahan ibu kota daerah bagi daerah yang mengalaminya.

Barat  Abubakar mendapat penjelasan dari Kepala Dinas  Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (DPMPSP) KBB Ade Zakir terkait peta pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Walini, Kecamatan Cikalongwetan, Rabu (28/3/2018).(Dicky Mawardi/Satumedia).**

Menanggapi capaian itu, Bupati Bandung Barat saat itu, H. Abubakar, menegaskan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.

“Prestasi ini tentunya tidak mudah diraih. Namun keberhasilan ini bukan untuk berpuas diri, melainkan harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Ini menjadi kado terindah bagi satu dasawarsa Kabupaten Bandung Barat,” ujar Abubakar kala itu.

Ia menilai, hubungan yang harmonis antarpemangku kepentingan serta konsistensi pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai indikator evaluasi menjadi faktor penting yang mengantarkan Kabupaten Bandung Barat meraih predikat tersebut.

Menurut Abubakar, setiap tahun pemerintah daerah wajib menyampaikan berbagai laporan kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait, mulai dari LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPD hingga LAKIP. Seluruh laporan itu menjadi instrumen penilaian terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Kini, estafet kepemimpinan Kabupaten Bandung Barat berada di tangan Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail. Tantangan baru pun menanti. Mampukah Bandung Barat kembali mengulang masa keemasannya dan menghadirkan lompatan pembangunan bagi masyarakat? Jawabannya akan ditentukan oleh kinerja pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan.*

Pos terkait