SATUMEDIA.ID – Tak banyak yang tahu, bahkan oleh warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) sendiri, bahwa lahirnya daerah ini bukanlah hadiah dari pemerintah pusat atau provinsi. KBB bukan muncul dari kebijakan sepihak di meja birokrasi. Ia lahir dari sebuah gerakan kolektif masyarakat, yang memperjuangkan otonomi daerah atas nama keadilan pembangunan dan kedaulatan lokal.
Salah satu pilar utama perjuangan itu adalah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) sebuah gerakan rakyat lintas desa, tokoh, dan organisasi masyarakat yang menghendaki pemekaran wilayah dari Kabupaten Bandung. Sejarah ini penting untuk terus diingat dan dimaknai kembali. Karena daerah yang lahir dari perjuangan, seharusnya juga dikelola dengan semangat yang sama: keberpihakan pada rakyat.
Asal-Mula Perjuangan
Jauh sebelum Kabupaten Bandung Barat resmi berdiri pada 2 Januari 2007 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, sudah muncul keresahan di wilayah barat Kabupaten Bandung. Warga merasa wilayah merekA yang meliputi Lembang, Padalarang, Cisarua, Ngamprah, dan sekitarnya yang terlalu jauh dari pusat pemerintahan di Soreang. Akses pelayanan publik sulit. Pembangunan tak merata. Suara mereka nyaris tak terdengar di forum-forum kebijakan.
Atas dasar ketimpangan ini, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis lokal membentuk Komite Perjuangan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB), sebuah wadah perjuangan yang memperjuangkan hak masyarakat untuk memiliki kabupaten sendiri. Mereka melakukan konsolidasi warga, kajian teknokratis, lobi politik, hingga aksi-aksi moral yang mendesak pemerintah agar membuka ruang pemekaran wilayah.
Perjuangan KPKBB tak sebentar. Prosesnya penuh dinamika, bahkan kadang berhadapan dengan resistensi birokrasi. Tapi mereka tak gentar. Mereka hadir sebagai suara masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
KBB dalam Bingkai Otonomi
Otonomi daerah bukan semata soal administratif. Ia adalah cara untuk mendekatkan pelayanan, memeratakan pembangunan, dan memperkuat partisipasi warga. Dalam konteks itu, pembentukan KBB adalah langkah strategis yang selaras dengan semangat reformasi dan desentralisasi.
Setelah berdiri sebagai kabupaten baru, KBB memiliki potensi luar biasa: sumber daya alam, posisi strategis antara Bandung dan Purwakarta, serta kawasan wisata unggulan seperti Lembang dan Situ Ciburuy. Namun potensi ini baru berarti bila dikelola dengan orientasi keadilan sosial—sesuai cita-cita awal pemekaran.
Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, KBB lebih sering dikenal publik karena masalah integritas kepemimpinan. Beberapa kepala daerah terjerat kasus korupsi, dan pembangunan berjalan stagnan. Di titik inilah, kita perlu menengok kembali sejarah: KBB dibentuk karena rakyat ingin pelayanan lebih baik, bukan karena elite ingin wilayah kekuasaan baru.
Menjaga Api Perjuangan
Mengingat sejarah KPKBB bukan semata soal nostalgia. Ini tentang menjaga ingatan kolektif bahwa otonomi daerah punya akar moral dan sosial. Rakyat harus menjadi pusat pembangunan, bukan objek. Pemerintah harus bertanggung jawab atas cita-cita pendirian kabupaten, bukan sekadar menjalankan rutinitas anggaran.
Kini, saat KBB sudah 18 tahun berdiri, pertanyaannya adalah: apakah tujuan awal perjuangan itu telah tercapai? Apakah warga di Gunungjalu, Rongga, dan Cipongkor sudah merasakan pelayanan yang merata? Apakah anak-anak petani di Saguling mendapat pendidikan setara dengan yang tinggal di pusat kabupaten?
Jika belum, maka perjuangan belum selesai. Dan nama-nama seperti KPKBB harus terus disebut dalam ruang publik, agar semangat perlawanan terhadap ketimpangan tak padam.
Dari Sejarah Menuju Harapan
Setiap kabupaten yang lahir dari perjuangan rakyat memikul beban sejarah. Bukan untuk diratapi, melainkan untuk dijaga. Kabupaten Bandung Barat punya jejak perjuangan yang sah, lahir dari aspirasi warga, bukan dari skenario elit semata.
Sudah saatnya kita mengembalikan narasi KBB kepada rakyat. Bahwa pemekaran bukan sekadar memisah wilayah, tetapi memperkuat keadilan. Dan bahwa perjuangan KPKBB bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada warga paling pinggir.*
*Penulis Asep Wahyu FS
Pemerhati Sosial Politik dan Pemerintahan Lokal, Tinggal di Cihampelas KBB.
