SATUMEDIA.ID – Pemerintah menyiapkan insentif tambahan hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah terpencil. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, insentif tersebut mulai diberlakukan pada Januari 2026. Tambahan penghasilan ini diberikan di luar gaji pokok, jasa pelayanan, serta berbagai tunjangan lainnya.
“Dokter spesialis yang mau bekerja di daerah terpencil kita beri tambahan Rp30 juta per bulan,” ujar Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat (30/1/2026).
Dengan skema tersebut, total penghasilan dokter spesialis yang bertugas di wilayah terpencil dapat mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan.
Kebijakan ini menyasar sejumlah wilayah yang selama ini masih kekurangan dokter spesialis, seperti Nias, Maluku, Papua, serta daerah-daerah terpencil lainnya. Selain insentif finansial, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung guna meningkatkan kenyamanan dokter selama bertugas.
“Kita tidak hanya kasih uang, tapi juga rumah dan fasilitas pendukung agar mereka nyaman bekerja di daerah,” kata Budi.
Menurut Budi, distribusi dokter spesialis masih menjadi tantangan besar dalam sistem kesehatan nasional. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 280 juta jiwa, lulusan dokter spesialis per tahun yang hanya berkisar 2.700 orang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan secara merata.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah juga mendorong percepatan penyediaan tenaga medis melalui program fellowship serta pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.
“Kalau menunggu pendidikan normal bisa 4 sampai 8 tahun. Kita percepat lewat program fellowship satu tahun,” jelasnya.
Budi menegaskan, penempatan dokter spesialis harus diiringi dengan ketersediaan sarana dan prasarana medis yang memadai. Tanpa dukungan alat kesehatan, layanan spesialis tidak akan berjalan optimal.
“Percuma kita kirim dokter spesialis kalau alatnya tidak ada. Jadi, alat kesehatan dan sumber daya manusia harus berjalan beriringan,” tegasnya.*
