SATUMEDIA.ID – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat memberikan penanganan kesehatan bagi siswa yang terdampak dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pramono meninjau langsung kondisi para siswa di RSKD Duren Sawit, Sabtu (4/4/2026). Ia menegaskan, seluruh korban mendapatkan perawatan optimal agar segera pulih.
“Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat memastikan kondisi para siswa tertangani dengan baik,” ujar Pramono.
Peristiwa ini diduga berkaitan dengan layanan dari SPPG Pondok Kelapa II yang berdampak pada siswa di empat sekolah, yakni SMA Negeri 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09.
Data sementara mencatat, sebanyak 72 siswa menjalani perawatan di tiga rumah sakit, yakni RSKD Duren Sawit, RS Pondok Kopi, dan RS Harum. Sementara itu, sejumlah siswa lain sempat datang untuk pemeriksaan, namun diperbolehkan pulang karena tidak memerlukan rawat inap.
Pramono menyebutkan, gejala yang dialami siswa umumnya berupa demam, mual, muntah, dan diare. Meski demikian, kondisi para pasien saat ini relatif stabil.
“Kami berharap dalam satu hingga dua hari ke depan anak-anak sudah pulih dan bisa kembali beraktivitas,” katanya.
Selain penanganan medis, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan aspek pembiayaan tidak menjadi beban keluarga. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan pemulihan korban.
Di sisi lain, langkah penelusuran penyebab kejadian juga terus dilakukan. Badan Gizi Nasional bersama Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur melakukan tracing untuk memastikan sumber masalah sekaligus bahan evaluasi ke depan.
Sebagai langkah antisipasi, operasional SPPG Pondok Kelapa II sementara dihentikan. Pemerintah juga menyiapkan alternatif penyedia layanan agar program MBG tetap berjalan di sekolah lain.
Pramono menegaskan, keselamatan siswa menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.
“Pemprov DKI Jakarta akan terus mengawal penanganan ini secara serius, sekaligus memastikan evaluasi dilakukan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Ia juga menegaskan dukungan terhadap program MBG sebagai kebijakan pemerintah pusat, dengan catatan pengawasan diperketat.
“Program ini baik dan perlu didukung. Namun, evaluasi harus terus dilakukan agar pelaksanaannya semakin aman dan memberi manfaat optimal bagi para siswa,” pungkas Pramono.*
