Wapres Soroti Keamanan Pangan Program MBG, Tekankan Pengelolaan Sisa Makanan

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryat.(Dok.Humas BGN).**

SATUMEDIA.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi perhatian serius pada aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu poin krusial yang disorot adalah pengelolaan sisa makanan agar tidak memicu risiko kesehatan.

Arahan tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, usai memenuhi panggilan Wapres di Jakarta, Senin (27/4/2026).

“Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan,” ujar Nanik.

Dalam pertemuan itu, Gibran menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia secara khusus mengingatkan agar sisa makanan tidak kembali masuk ke area dapur karena berpotensi menjadi sumber penyakit.

“Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, karena sisa makanan ini yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit,” kata Nanik.

Sebagai langkah pencegahan, proses pembersihan sisa makanan diminta dilakukan di luar dapur guna menghindari kontaminasi silang. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan standar keamanan pangan dalam program MBG agar makanan yang disajikan tetap aman dikonsumsi masyarakat.

Nanik menambahkan, latar belakang Gibran sebagai mantan pengusaha katering turut memengaruhi perhatiannya terhadap standar operasional prosedur (SOP) dapur, termasuk alur kerja dan titik-titik kritis dalam menjaga keamanan pangan.

Selain itu, Wapres juga mendorong percepatan pemerataan pelaksanaan program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah daerah di Papua, masih terdapat kabupaten yang belum memiliki fasilitas SPPG.

Untuk mengatasi hal tersebut, BGN didorong melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam pembangunan infrastruktur dapur MBG.

“Sebagai solusi, wilayah 3T bisa melibatkan BUMN melalui CSR untuk membangun dapur, sehingga tidak seluruhnya bergantung pada APBN,” ujar Nanik.*

Pos terkait