SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menghentikan sementara layanan pengangkutan sampah selama tiga hari pada 1–3 Mei 2026. Kebijakan ini diambil setelah kuota pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) habis sebelum akhir pekan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebutkan kuota pengangkutan sampah Kota Bandung telah mencapai batas maksimal pada Kamis (30/4/2026), sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengiriman tambahan hingga awal pekan depan.
“Kuota pengangkutan sampah kita sudah habis. Selama Jumat, Sabtu, dan Minggu tidak ada pengangkutan,” ujar Farhan dalam keterangan resmi dikutip, Jumat (2/5/2026).
Dampak dari kebijakan tersebut, seluruh Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Bandung ditutup mulai Kamis malam. Warga pun tidak diperkenankan membuang sampah ke TPS selama periode penghentian layanan.
Pemkot Bandung langsung menginstruksikan jajaran kewilayahan, mulai dari lurah hingga RT dan RW, untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Upaya ini diharapkan mampu menekan potensi penumpukan sampah yang diperkirakan bisa mencapai 5.000 ton.
“Masyarakat harus mulai mengelola sampah dari sumbernya, terutama sampah organik. Jangan sampai dibuang sembarangan,” kata Farhan.
Ia menegaskan, kondisi ini juga menjadi cerminan masih terbatasnya kapasitas pengelolaan sampah di Kota Bandung. Saat ini, pengolahan di tingkat rumah tangga dan komunitas, termasuk lewat program maggot dan Kang Pisman, baru mampu menangani sekitar 22 persen dari total produksi sampah harian.
Sementara itu, fasilitas pengolahan skala besar seperti insinerator hanya mampu mengolah sekitar 150 ton per hari. Secara keseluruhan, kapasitas pengolahan yang tersedia baru mencapai sekitar 400 ton per hari—jauh di bawah kebutuhan.
Sebagian besar sampah Bandung masih bergantung pada pengiriman ke TPA Sarimukti dengan kuota sekitar 980 ton per hari. Namun, sistem pembatasan kuota mingguan membuat jatah tersebut telah habis lebih cepat.
“Pengiriman baru bisa dilakukan kembali hari Senin,” ujar Farhan.
Pemkot Bandung saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi atas keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.*
