SATUMEDIA.ID – Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu sebagai upaya menghadapi ancaman abrasi dan penurunan muka tanah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan dukungan penuh, terutama pada aspek tata ruang, perizinan, dan pengadaan tanah.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyatakan pihaknya akan mengawal proyek tersebut agar selaras dengan rencana tata ruang nasional maupun daerah.
“Kami memastikan sinkronisasi antara rencana induk proyek dengan rencana tata ruang, sehingga pembangunan tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan kesesuaian spasial,” kata Ossy dalam Kick Off Meeting yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Menurut dia, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional saat ini telah memasukkan agenda perlindungan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Penyesuaian serupa akan dilakukan di tingkat daerah agar kebijakan berjalan selaras dari pusat hingga wilayah.
Selain itu, ATR/BPN juga siap mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama jika proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Namun, proses tersebut tetap mengacu pada pembagian kewenangan lintas sektor, termasuk kawasan laut dan hutan.
Dalam aspek pengadaan tanah, Ossy menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung kebutuhan lahan secara optimal. Ia menilai, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga.
“Kami mendorong penguatan working group lintas sektor agar integrasi data dan overlay peta bisa dilakukan secara lebih efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan bahwa proyek perlindungan pesisir Pantura harus dikerjakan secara terpadu.
“Pendekatan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” kata AHY.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.*
