SATUMEDIA.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, berjalan sesuai target.
Pemerintah menargetkan sekolah tersebut sudah rampung pada akhir Juni 2026 dan siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru.
Saat meninjau langsung lokasi pembangunan pada Minggu (10/5/2026), Gus Ipul mengatakan progres pembangunan hingga kini telah melampaui 54 persen. Ia optimistis fasilitas pendidikan tersebut dapat segera digunakan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah pada pertengahan Juli mendatang.
“Targetnya akhir Juni sudah selesai. Minggu kedua Juli sudah bisa digunakan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah,” ujar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat permanen di Sampang menjadi yang pertama dibangun di wilayah Madura. Sementara itu, tiga kabupaten lainnya yakni Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep saat ini masih memiliki Sekolah Rakyat berstatus rintisan.
Pemerintah berharap pembangunan gedung permanen di tiga daerah tersebut dapat direalisasikan mulai tahun depan. “Harapan kita tahun depan tiga kabupaten lainnya sudah bisa dibangun gedung permanen,” kata dia.
Gus Ipul menjelaskan, untuk sementara seluruh siswa Sekolah Rakyat dari empat kabupaten di Madura direncanakan akan dipusatkan di Sampang pada Tahun Ajaran 2026. Pemerintah kini tengah menyusun skema seleksi dan penempatan siswa dari sekolah rintisan yang sudah berjalan di masing-masing daerah.
“Yang sudah berada di tempat rintisan masing-masing akan diteruskan. Untuk sementara empat kabupaten bisa belajar di sini,” jelasnya.
Sekolah Rakyat permanen di Sampang nantinya diproyeksikan mampu menampung hingga 1.000 siswa mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. Program tersebut ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul menegaskan proses penerimaan siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran umum, melainkan sistem penjangkauan langsung oleh pemerintah. Ia juga mengingatkan agar proses seleksi berjalan transparan tanpa praktik titipan maupun pungutan liar.
“Kita ingin tidak ada titipan, tidak ada kongkalikong, tidak ada bayar-membayar, dan tidak ada KKN dalam proses penjangkauan ini sesuai arahan Presiden,” tegasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Gus Ipul turut didampingi Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Staf Khusus Menteri Ishaq Zubaedi Raqib, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Fatkhurrohman Taufik, serta Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan.*
