SATUMEDIA.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya birokrasi mampu menerjemahkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto ke dalam program nyata yang langsung menyentuh keluarga miskin.
Salah satu program strategis itu adalah Sekolah Rakyat, kebijakan afirmatif yang dirancang untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin di Indonesia.
Berbicara dalam Pameran Proyek Perubahan dan Seminar Nasional Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXIV Tahun 2025 di ASN Corporate University LAN, Jakarta, Senin (24/11/2025), Gus Ipul mengungkapkan bahwa gagasan Sekolah Rakyat lahir dari perhatian khusus Presiden terhadap keluarga desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat ini gagasan Bapak Presiden. Saya terharu, karena atensi beliau terhadap kelompok paling bawah begitu besar,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul memaparkan fakta mencengangkan lebih dari empat juta anak usia sekolah di Indonesia tidak bersekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Sebagian besar berasal dari keluarga sangat miskin dan lingkungan yang tidak mendukung proses belajar.
Kondisi itu, kata dia, menuntut hadirnya model pendidikan baru yang lebih menyeluruh. Karena itu, Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school yang menyediakan lingkungan belajar aman, terstruktur, dan bebas hambatan bagi anak-anak dari keluarga termiskin.
“Tidak ada pendaftaran. Seleksinya berbasis desil ekonomi. Tim mengunjungi rumah calon siswa, memastikan kesesuaian, lalu menentukan penempatan SD, SMP, hingga SMA,” jelasnya.
Program ini tidak berhenti pada pendidikan anak. Dalam pendekatan terintegrasi, orang tua siswa juga diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi, termasuk dukungan rumah layak huni dan keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Kalau jadi anggota KDMP, orang tua menjadi pembeli sekaligus pemilik. Ketika menerima bansos dan berbelanja di koperasi, di akhir tahun mereka memperoleh SHU,” ujar Gus Ipul.
Selain itu, seluruh anggota keluarga juga dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta makan bergizi gratis untuk lansia dan penyandang disabilitas.
Tahun ini, sekolah rintisan telah menampung hampir 16 ribu siswa. Pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi 40 ribu siswa, lalu tembus di atas 100 ribu pada 2027, dan mencapai lebih dari 200 ribu pada tahun berikutnya.
Presiden Prabowo, kata Gus Ipul, menginginkan setiap kabupaten/kota memiliki satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas 1.000 siswa untuk SD, SMP, hingga SMA.
“Kalau berdiri 500 sekolah permanen, kapasitasnya bisa melampaui 500 ribu siswa,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, keberhasilan program ini bukan semata-mata meluluskan siswa, tetapi memastikan keluarga mereka benar-benar naik kelas dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
“Intinya: anak lulus, keluarganya naik kelas. Kalau sudah naik kelas, tidak boleh lagi terima bansos. Ini paradigma baru di era Presiden Prabowo,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Kemensos kini tengah mendorong perubahan cara pandang publik terhadap bansos dari pola ketergantungan menjadi pemberdayaan. “Bansos itu sementara, berdaya itu selamanya.”
Menutup paparannya, Gus Ipul mengajak para peserta yang terdiri dari pejabat eselon I dan II dari berbagai instansi untuk bersatu menjadi penggerak transformasi sosial.
“Kemiskinan adalah isu yang menyatukan tanggung jawab. Transformasi tidak terjadi di podium, tetapi di lapangan. Dan birokrasi adalah penggeraknya,” kata Gus Ipul.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala LAN Muhammad Taufiq dan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Tri Widodo Wahyu Utomo.*
