DPR dan Pemerintah Sepakati Anggaran Rp100,1 Triliun untuk Rekonstruksi Sumatera

Pembukaan akses jalan di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara–Tapanuli Tengah guna mempercepat distribusi logistik dan mobilisasi bantuan, Rabu (17/12/2025). (BNPB).**

SATUMEDIA.ID – Pemerintah bersama DPR RI memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera melalui gelontoran anggaran jumbo senilai Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028. Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, sekolah, hingga penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera mengatakan, keseluruhan anggaran telah mendapat persetujuan pemerintah dan dukungan penuh Satgas DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

“Target kami untuk Huntap paling lambat selesai pada 2027. Kita harapkan masyarakat jangan terlalu lama berada di hunian sementara (huntara),” ujar Tito dikutip dari laman DPR RI, Sabtu (30/5/2026).

Adapun rincian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut terbagi dalam tiga tahap. Pada 2026 dialokasikan Rp38,9 triliun dengan fokus pembangunan infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian masyarakat. Kemudian pada 2027 sebesar Rp32,9 triliun dan 2028 sebesar Rp28,2 triliun.

Porsi terbesar anggaran diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum yakni Rp69 triliun selama tiga tahun untuk perbaikan jalan, jembatan, dan sungai. Sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperoleh alokasi Rp7,4 triliun guna mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap).

Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, DPR RI bersama pemerintah telah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang sebelumnya disepakati, termasuk dukungan anggarannya.

Hal itu disampaikan Dasco usai memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama pemerintah di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

“Barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas Pascabencana DPR RI dengan Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi dari pihak pemerintah. Kami membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui dan alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” kata Dasco dalam konferensi pers.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal, terintegrasi, dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak bencana.

Menurut dia, pelaksanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya akan dijalankan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah yang dipimpin langsung oleh Tito Karnavian.

“Koordinasi ini dilakukan agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik. Untuk hal-hal teknis nantinya akan dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah yang diketuai Pak Tito Karnavian,” ucapnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPR RI, di antaranya TA Khalid, Andi Iwan Darmawan Aras, Putih Sari, dan Kawendra Lukistian. Hadir pula Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, Dankor Brimob Ramdani Hidayat, serta Kepala Danantara Dony Oskaria.*

Pos terkait