SATUMEDIA.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak didukung standar higiene dan sanitasi yang memadai. Karena itu, penguatan sanitasi menjadi salah satu fokus utama dalam Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis (TBC) Berbasis Komunitas yang digelar di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (30/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bandung sekaligus Ketua Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), Dadang Supriatna. Gerakan yang digagas bersama Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) itu menekankan pentingnya perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat serta penataan lingkungan sebagai langkah pencegahan TBC dari hulu.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kolaborasi AKKOPSI dan HAKLI akan diwujudkan melalui sejumlah aksi konkret, mulai dari pemeriksaan dapur penyedia MBG, standarisasi rumah sehat dengan ventilasi yang memadai, hingga percepatan status bebas buang air besar sembarangan (Open Defecation Free/ODF).
Dalam arahannya, Dadang Supriatna yang akrab dipanggil KDS menegaskan bahwa akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak merupakan fondasi penting untuk memutus rantai penularan TBC. Menurut dia, upaya tersebut harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kader PKK, pengurus RT, dan RW.
Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah memastikan setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Produk makan bergizi sehebat apa pun tidak akan sehat jika higiene dan sanitasinya lemah. Jika tidak memenuhi standar SLHS, izin operasional SPPG harus langsung ditangguhkan,” ujar KDS dikutip dari akun Instagramnya, Senin (1/6/20269.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh kandungan gizi, tetapi juga oleh kebersihan proses pengolahan dan lingkungan dapur. Sanitasi yang buruk berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit, termasuk TBC dan berbagai penyakit infeksi lainnya.
Sementara itu, Ketua Umum HAKLI Arif Sumantri mengatakan kepemilikan SLHS harus dibarengi dengan pengawasan yang berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok dapur MBG juga perlu diperkuat agar program berjalan secara aman dan berkelanjutan.
Melalui sinergi pemerintah daerah di seluruh Tanah Papua, deklarasi tersebut diharapkan mampu mempercepat upaya eliminasi TBC sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.*
