SATUMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mulai menyiapkan langkah darurat menghadapi dua ancaman besar yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat, yakni krisis pengelolaan sampah dan dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino.
Upaya antisipasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan dan Mitigasi Dampak Kemarau Panjang Jawa Barat 2026 yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), Kamis (4/6/2026).
Rakor tersebut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta para bupati dan wali kota dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Sementara jajaran Dandim mengikuti kegiatan melalui konferensi video.
Dedi Mulyadi mengatakan, terdapat dua persoalan utama yang harus segera diantisipasi. Pertama, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga enam bulan ke depan. Kedua, ancaman kemarau panjang yang berpotensi memicu kekeringan dan kebakaran di sejumlah wilayah Jawa Barat.
“Informasi dari BMKG menunjukkan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September. Kita harus mengantisipasi sejak sekarang agar dampaknya tidak meluas,” kata Dedi yang akrab dipanggil KDM dikutip dari Humas Pemprov Jabar.
Menurut dia, langkah mitigasi tidak boleh menunggu hingga bencana terjadi. Pemerintah daerah diminta segera memetakan kawasan rawan kekeringan serta menyiapkan skema distribusi air bersih bagi masyarakat.
KDM juga mendorong percepatan pembangunan jaringan air bersih, penyediaan toren penampungan air di desa-desa yang rutin mengalami kekeringan, serta penguatan kolaborasi dengan TNI dan sektor swasta.
“Mobilisasi air bersih harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai ketika kemarau mencapai puncaknya masyarakat kesulitan mendapatkan air,” ujarnya.
Di sektor persampahan, KDM menilai Jawa Barat membutuhkan langkah cepat untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA Sarimukti. Pasalnya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat berpotensi menghadapi persoalan serius jika kapasitas TPA tersebut telah penuh.
Karena itu, Pemprov Jabar mendukung pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis waste to fuel yang saat ini mulai diterapkan TNI. Teknologi pirolisis tersebut memungkinkan sampah plastik diolah menjadi bahan bakar.
Selain Bandung Raya, pendekatan serupa juga dinilai perlu diterapkan di wilayah Cirebon Raya, Bogor Raya, dan Tasikmalaya.
“Pengurangan sampah harus dimulai dari rumah tangga. Dalam jangka panjang, pemanfaatan teknologi seperti waste to energy dan waste to fuel menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” kata KDM
Ia menambahkan, fokus Pemprov Jabar dalam APBD Perubahan 2026 akan diarahkan pada tiga sektor utama, yakni pembangunan jalan desa, penyediaan penerangan jalan umum (PJU), serta penguatan layanan air bersih dan pengelolaan sampah.
Sementara itu, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengantisipasi dua ancaman tersebut.
Menurut Maruli, TNI saat ini telah membangun sekitar 500 titik distribusi air bersih di berbagai daerah. Namun, seluruh titik tersebut masih akan didata kembali untuk mendukung penanganan kekeringan secara lebih terintegrasi.
“TNI siap mendukung upaya mitigasi kemarau dan penanganan sampah di Jawa Barat,” ujarnya.
Dalam pengelolaan sampah, TNI juga telah mengembangkan fasilitas waste to fuel di sejumlah lokasi, termasuk TPA Bantar Gebang, TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor, dan TPA Sarimukti.
Maruli menyebut fasilitas pengolahan sampah di Sarimukti nantinya ditargetkan mampu mengolah hingga 10 juta ton sampah. Selain itu, insinerator berkapasitas 800 ton per hari yang beroperasi di kawasan Ciwastra, Kota Bandung, sejak Mei 2026 juga menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan sampah.
“Kami siap membangun fasilitas waste to fuel di berbagai daerah seperti Bogor, Tasikmalaya, Bandung, hingga Karawang. Yang dibutuhkan hanya kesiapan lahan karena proses pembangunannya sekitar satu tahun,” katanya.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa musim kemarau tahun ini diprediksi datang lebih cepat, berlangsung lebih lama, dan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat pengaruh El Nino.
Menurut dia, sejumlah wilayah Pantai Utara Jawa Barat mulai merasakan dampak kemarau sejak Juni. Kondisi tersebut diperkirakan meluas ke hampir seluruh wilayah Jawa Barat pada Juli hingga Oktober, dengan puncak kekeringan terjadi pada Agustus dan September.
“Secara umum musim kemarau di Jawa Barat akan berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan. Karena itu, langkah mitigasi harus dilakukan sejak sekarang untuk mengurangi risiko kekeringan dan bencana turunannya,” ujar Teuku.*
