Dekade Prestasi Keuangan, Pemkab Bandung Kembali Kantongi Opini WTP

Bupati Bandung, Dadang Supriatna pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Selasa (9/6/2026). (Dok.Diskominfo Kabupaten Bandung).**

SATUMEDIA.ID – Pemkab Bandung berhasil mengukir catatan 10 kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut menjadi bukti konsistensi daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Selasa (9/6/2026).

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, capaian satu dekade WTP itu merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

“Alhamdulillah, Kabupaten Bandung kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat. Ini merupakan WTP ke-10 yang diraih secara berturut-turut,” ujar Dadang.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan selama 10 tahun beruntun menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan.

Ia menegaskan, pencapaian tersebut tidak diraih secara instan, melainkan melalui kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah, aparatur sipil negara, serta dukungan DPRD Kabupaten Bandung dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan bertanggung jawab,” katanya.

Meski demikian, Dadang mengingatkan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Menurut dia, yang lebih penting adalah memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Yang utama adalah bagaimana setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah tidak berpuas diri dengan capaian tersebut. Evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat.

Dengan raihan terbaru ini, Kabupaten Bandung resmi mencatatkan 10 opini WTP secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat, sebuah pencapaian yang mencerminkan konsistensi daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan selama satu dekade terakhir.*

 

 

Pos terkait