SATUMEDIA.ID – Dua bulan setelah diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), hingga kini belum juga beroperasi.
KDMP Cilame menjadi salah satu koperasi yang diresmikan secara nasional pada Sabtu (16/5/2026). Peresmian tersebut dihadiri Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail, jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, unsur Forkopimda, Wakil Gubernur Jawa Barat, Pangdam III/Siliwangi, Ketua DPRD Jawa Barat, hingga para kepala dinas, camat, dan pengurus koperasi.
Padahal, bangunan koperasi telah rampung dibangun di atas tanah carik desa di kawasan Perum Cilame Permai. Sejumlah fasilitas penunjang, termasuk rak gerai dan tiga kendaraan operasional, juga telah tersedia. Namun, aktivitas pelayanan kepada masyarakat belum dimulai.
Kepala Desa Cilame, Aas Moch Asor, membenarkan kondisi tersebut. Menurut dia, pemerintah desa masih menunggu arahan lanjutan dari PT Agro Industri Nasional (Agrinas) terkait dimulainya operasional koperasi.
“Kami belum mengetahui persis kapan KDMP Cilame mulai beroperasi. Masih menunggu informasi lanjutan dari PT Agro Industri Nasional,” kata Aas saat dihubungi, Rabu (8/7/2026).
Aas menjelaskan, koperasi telah menerima tiga kendaraan operasional berupa satu truk, satu mobil pikap, dan satu motor roda tiga. Demi alasan keamanan, seluruh kendaraan tersebut disimpan di dalam bangunan koperasi.
“Untuk keamanan, seluruh kendaraan dimasukkan ke dalam bangunan koperasi,” ujarnya.
Meski belum mengetahui secara pasti model bisnis yang akan dijalankan, Aas memperkirakan KDMP akan bergerak di sektor perdagangan karena di dalam bangunan telah tersedia rak-rak gerai layaknya minimarket.
Ia berharap keberadaan koperasi nantinya dapat menjadi wadah pemasaran produk UMKM lokal, mulai dari kuliner, konveksi, hingga berbagai produk unggulan masyarakat Desa Cilame.
“Untuk pengurus koperasinya sudah terbentuk, ada lima orang termasuk satu ketua,” katanya.
Menurut Aas, KDMP Cilame memiliki peluang berkembang karena berada di kawasan perkotaan dengan lokasi yang strategis. Keberhasilan koperasi, kata dia, akan sangat ditentukan oleh kemampuan pengurus dalam mengelola usaha.
“Kalau nanti sudah beroperasi, saya optimistis koperasi ini akan berkembang karena lokasinya strategis. Tinggal bagaimana pengelolaannya dijalankan,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Barat, Sri Dustirawati, mengungkapkan percepatan pembangunan KDMP di wilayahnya masih menghadapi berbagai tantangan.
Dari total 165 desa di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 87 desa disebut belum memulai pembangunan fisik koperasi. Kendala utamanya adalah keterbatasan lahan yang belum memenuhi standar minimal 1.000 meter persegi dengan ukuran bangunan 30 x 20 meter, serta kondisi geografis di sejumlah desa yang berada di kawasan perbukitan.
“Tidak semua aset tanah desa berada di lokasi strategis dan memiliki luasan sesuai standar dari PT Agro Industri Nasional,” ujar Sri.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan fleksibilitas terhadap desain bangunan, seperti bangunan bertingkat atau berbentuk huruf L, sehingga dapat diterapkan di desa yang memiliki lahan terbatas.
“Kami masih menunggu kebijakan dari pusat agar ada penyesuaian desain atau prototipe bangunan,” kata Sri.
KDMP dirancang memiliki beragam unit usaha, mulai dari penyediaan sembako, klinik, apotek, layanan simpan pinjam, hingga logistik dan pergudangan seperti cold storage. Koperasi juga akan bermitra dengan Perum Bulog dan Pertamina untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Sri berharap keberadaan KDMP tidak hanya menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi desa dengan melibatkan UMKM dan pelaku usaha lokal.
“Partisipasi pengusaha lokal sangat penting untuk memperkuat koperasi,” ujarnya.*
