SATUMEDIA.ID – Sebanyak 13 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah menuntaskan pembangunan fisik. Rencana operasional menunggu peluncuran serentak secara nasional yang dijadwalkan pada 18 Mei 2026.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) KBB, Sri Dustirawati, mengatakan secara keseluruhan terdapat 78 KDKMP yang sedang menjalani pembangunan fisik di wilayahnya.
“Sebanyak 13 unit sudah selesai dibangun, sementara sisanya masih dalam tahap konstruksi,” ujar Sri di Ngamprah, Senin (27/4/2026).
Ia merinci, KDKMP yang telah berdiri antara lain berada di Desa Situwangi (Kecamatan Cihampelas), Desa Mekarsari (Cipongkor), Desa Batujajar Timur (Batujajar), Desa Baranangsiang (Cipongkor), hingga Desa Cikahuripan (Lembang). Selain itu, pembangunan juga rampung di Desa Cilame (Ngamprah), Sirnaraja (Cipeundeuy), Rende (Cikalongwetan), Batujajar Barat, serta sejumlah desa lainnya.
Meski demikian, percepatan pembangunan KDKMP masih menghadapi sejumlah kendala. Dari total 165 desa di Bandung Barat, masih ada 87 desa yang belum memulai pembangunan fisik.
Sri menjelaskan, salah satu hambatan utama adalah keterbatasan lahan desa yang belum memenuhi standar minimal 1.000 meter persegi dengan ukuran bangunan 30 x 20 meter. Selain itu, kondisi geografis seperti lahan di perbukitan dinilai tidak layak untuk pembangunan fasilitas koperasi tersebut.
“Tidak semua aset tanah desa berada di lokasi strategis dan memiliki luasan sesuai standar dari PT Agro Industri Nasional,” katanya.
Pihaknya pun telah mengusulkan fleksibilitas kepada pemerintah pusat terkait standar tersebut. Alternatif desain seperti bangunan bertingkat atau berbentuk huruf L dinilai lebih realistis bagi desa dengan keterbatasan lahan.
“Kami masih menunggu kebijakan dari pusat agar ada penyesuaian desain atau prototipe bangunan,” ujar Sri.
Adapun KDKMP dirancang memiliki beragam unit usaha, mulai dari penyediaan sembako, klinik, apotek, simpan pinjam, hingga logistik dan pergudangan seperti cold storage. Fokus utama koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih kompetitif.
Untuk mendukung hal tersebut, koperasi akan menjalin kemitraan langsung dengan Perum Bulog dan Pertamina dalam penyediaan barang.
Di sisi lain, sejumlah koperasi mulai menunjukkan inisiatif mandiri. Salah satunya di Cikalongwetan yang telah merintis usaha peternakan ayam petelur, meski koperasi belum resmi diluncurkan.
“Mereka memanfaatkan simpanan anggota untuk menjalankan usaha. Ini menjadi contoh bahwa koperasi bisa bergerak lebih cepat dengan kreativitas pengurus,” kata Sri.
KDMP diharapkan tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok, tetapi juga mampu mengembangkan potensi lokal dengan melibatkan pelaku usaha setempat.
Dengan berbagai penyesuaian yang tengah dibahas, pihaknya optimistis program KDMP dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat desa. Adapun pemerintah daerah dan desa adalah penerima manfaat dari KDMP ini.
“Partisipasi pengusaha lokal sangat penting untuk lebih memperkuat koperasi,” harapnya.
Peluncuran nasional KDKMP diharapkan menjadi momentum untuk mengakselerasi peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.*
