SATUMEDIA.ID – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mendorong adanya pola pengelolaan terpadu untuk empat titik wisata dan ruang terbuka di Kelurahan Cisurupan melalui wadah Koperasi Merah Putih.
Arahan tersebut ia sampaikan saat kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-37 di Cisurupan pada Kamis, 20 November 2025. Empat area yang dimaksud meliputi Wetland Cisurupan, Bukit Mbah Celeng, Bukit Mbah Garut, serta Lembah Tangga 100. Farhan menekankan bahwa seluruh kawasan tersebut perlu dipadukan dalam satu perencanaan menyeluruh yang saling terhubung.
Ia menyebut, “Kawasan yang saya maksud ini: Wetland Cisurupan, Bukit Mbah Celeng, Bukit Mbah Garut, dan Lembah Tangga 100. Semuanya disatukan, jadi bagian dari Koperasi Merah Putih,” ujarnya dikutip dari laman resmi Pemkot Bandung.
Di kesempatan yang sama, Farhan juga menyampaikan pentingnya model pengelolaan berbasis masyarakat, agar destinasi wisata tidak dikuasai oleh pihak di luar komunitas lokal.
Ia kembali menegaskan, “Untuk kawasan wisata ini, tolong Lurah koordinasikan dengan Forum RW dan Koperasi Merah Putih. Jangan sampai nanti dikelola pihak luar. Susun konsep pengelolaannya,” kata Farhan.
Menurutnya, keberadaan koperasi dan struktur RW merupakan fondasi utama untuk memastikan pengelolaan dan arah pengembangan kawasan tetap berada di tangan warga.
Karena itu, Lurah Cisurupan diminta memimpin proses koordinasi bersama Forum RW dan unsur pengelola lokal lain, sekaligus menyusun konsep terpadu. Farhan memberi tenggat kepada kelurahan dan RW untuk menyiapkan rencana tersebut.
Ia menegaskan kembali, “Nanti konsepnya dipresentasikan hari Senin. Kita lihat mana yang bisa kita jembatani dengan UPTD DSDABM supaya perawatannya jelas,” ujar Farhan.
Selain pembahasan wisata, warga juga mengajukan aspirasi mengenai pemanfaatan Bukit Mbah Garut sebagai Sekolah Rakyat. Usulan ini disampaikan langsung kepada Wali Kota.
Terkait hal itu, Farhan mengingatkan bahwa perencanaan sejak awal harus terintegrasi agar tidak muncul konflik pengelolaan dan kewenangan di kemudian hari.
Lewat arahan tersebut, Farhan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola ruang terbuka dan aset wisata yang dimiliki wilayah.
Ia juga meminta seluruh pengurus wilayah mempresentasikan konsep yang lebih rinci pada awal pekan sebagai dasar tindak lanjut dari pemerintah kota.
Di luar isu kepariwisataan, pertemuan ini juga memuat pembahasan mengenai penguatan siskamling siaga bencana di Cisurupan. Warga maupun perangkat kewilayahan menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, termasuk penataan jalur evakuasi, pembagian tugas antara linmas dan RW, serta pemetaan titik rawan.
Penguatan fungsi pos ronda, pola komunikasi warga, serta mekanisme pelaporan cepat juga menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan keamanan dan respons kebencanaan di tingkat lingkungan.*
