SATUMEDIA.ID – Persoalan aset daerah dan transportasi menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat yang disorot DPRD dalam penyusunan anggaran 2027.
Sorotan itu mengemuka setelah DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama Pemkab Bandung Barat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Senin (31/8/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat M Mahdi mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS bukan berarti seluruh persoalan daerah telah selesai. Menurut dia, sejumlah pekerjaan penting masih harus dituntaskan pemerintah daerah pada 2027.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah penataan aset milik pemerintah daerah.
Mahdi meminta pendataan aset dilakukan secara menyeluruh agar keberadaan dan status seluruh aset dapat diketahui dengan jelas serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Jangan sampai masih ada aset daerah yang belum terdata dengan baik. Semuanya harus jelas, mulai dari keberadaan hingga statusnya,” kata Mahdi.
Selain aset, DPRD menilai persoalan transportasi juga perlu mendapat porsi perhatian dalam kebijakan pembangunan 2027.
Mahdi menyebut sektor tersebut berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat Bandung Barat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius.
“Transportasi menjadi kebutuhan masyarakat yang harus mendapat perhatian dalam pembangunan ke depan,” ujarnya.
Kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi tahapan awal sebelum Pemkab Bandung Barat dan DPRD melanjutkan pembahasan menuju APBD Tahun Anggaran 2027.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Jeje berharap kesepakatan tersebut dapat menjadi pijakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah secara lebih terarah.
“Semoga seluruh proses selanjutnya diberikan kelancaran sehingga apa yang direncanakan melalui anggaran 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bandung Barat,” kata Jeje.
Setelah KUA-PPAS disepakati, kedua pihak akan melanjutkan tahapan penyusunan APBD 2027 dengan mengacu pada prioritas program dan kemampuan keuangan daerah.*





