SATUMEDIA.ID – Predikat Kota Cimahi sebagai ‘Kota Tentara’ justru menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyinggung maraknya aksi begal dan peredaran minuman keras ilegal di wilayah tersebut.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengakui teguran itu menjadi tamparan bagi pemerintah daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurut dia, kondisi tersebut tidak sejalan dengan citra Cimahi yang selama ini dikenal sebagai kota dengan lingkungan militer yang kuat.
Ngatiyana menyampaikan hal itu saat menghadiri program Pawang Ronda bersama Forkopimda dan masyarakat di RW 07, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Rabu (2/9/2026) malam.
Ia mengatakan, kritik dari Gubernur Jawa Barat menjadi momentum bagi Pemkot Cimahi untuk memperkuat pengawasan keamanan sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
“Memang kami sempat mendapat teguran dari Pak Gubernur. Cimahi dikenal sebagai Kota Tentara, tetapi masih ada persoalan begal dan minuman keras. Tentu ini menjadi bahan evaluasi dan kami merasa prihatin,” ujar Ngatiyana.
Menurut Ngatiyana, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah menggelar Pawang Ronda. Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana bagi pejabat daerah mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam program itu, Wali Kota, Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, hingga Forkopimda turun langsung ke permukiman warga pada malam hari.
Ngatiyana menilai kehadiran pejabat di tengah masyarakat penting agar persoalan yang terjadi di lingkungan warga dapat diketahui lebih cepat dan ditangani secara langsung.
“Kalau pemerintah ingin mengetahui persoalan masyarakat, jangan hanya menunggu laporan datang ke kantor. Kami yang harus mendatangi warga dan mendengar sendiri apa yang mereka hadapi,” katanya.
Ia menambahkan, Pawang Ronda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk mengurangi jarak antara masyarakat dengan aparatur pemerintahan dan aparat keamanan.
Hingga kini, program tersebut telah dilaksanakan di dua wilayah, yakni Cipageran dan Padasuka. Pemkot Cimahi berencana memperluas pelaksanaannya ke wilayah lain, termasuk Kecamatan Cimahi Selatan.
Selain persoalan begal, Ngatiyana menegaskan pemberantasan minuman keras dan obat-obatan terlarang juga menjadi perhatian Forkopimda.
Menurut dia, aparat telah melakukan penindakan terhadap ribuan botol minuman keras serta ratusan ribu butir obat-obatan terlarang.
Ngatiyana mengatakan, pemberantasan barang terlarang tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan nilai ekonomi barang yang disita, melainkan upaya melindungi generasi muda.
“Yang paling penting bukan nilai barang yang dimusnahkan, tetapi dampaknya terhadap anak-anak. Kami tidak ingin mereka menjadi korban penyalahgunaan minuman keras maupun obat-obatan terlarang,” ujarnya.
Ia pun meminta seluruh unsur masyarakat, termasuk Perlindungan Masyarakat (Linmas), ikut menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.
Ngatiyana juga mengingatkan agar barang hasil penertiban tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun.
Ia berharap Pawang Ronda dapat menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat sehingga warga tidak perlu menempuh cara-cara ekstrem untuk menyampaikan persoalan.
“Harapannya, warga bisa menyampaikan masalah secara langsung kepada pemerintah. Kami ingin membangun komunikasi yang terbuka sehingga setiap persoalan dapat segera dicari jalan keluarnya,” kata Ngatiyana.*





