SATUMEDIA.ID- Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal dilebur menjadi satu kesatuan.
Kebijakan tersebut disiapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai bagian dari upaya merampingkan struktur pemerintahan sekaligus menekan belanja rutin.
Dedi mengatakan, penggabungan OPD bukan sekadar perubahan struktur, tetapi ditujukan agar anggaran pemerintah lebih banyak dialihkan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
“Ini bagian dari efisiensi. Struktur organisasinya dibuat lebih sedikit, tetapi fungsinya tetap bisa mencakup banyak hal,” kata Dedi seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Menurut Dedi, semakin banyak struktur pemerintahan juga berbanding lurus dengan kebutuhan biaya operasional. Mulai dari pemeliharaan kantor, perjalanan dinas hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).
Dengan melebur sejumlah OPD, beban belanja rutin tersebut diharapkan dapat ditekan.
“Kalau digabung, alokasi anggaran provinsi bisa lebih besar diarahkan untuk pembangunan. Prioritasnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Dedi.
Dedi mengungkapkan sejumlah perangkat daerah yang masuk dalam rencana peleburan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan disatukan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup akan mendapat tambahan fungsi yang berkaitan dengan tata ruang.
Dinas Koperasi juga direncanakan dilebur dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Peleburan juga menyasar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air bakal digabung dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.
Adapun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan direncanakan menjadi satu dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Dedi menegaskan, perubahan struktur tersebut ditargetkan mulai berlaku bersamaan dengan pelaksanaan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2027.
“Berarti nanti berlakunya pada anggaran tahun depan,” kata Dedi.*
