SATUMEDIA.ID – Penyakit jantung menjadi salah satu penyakit katastropik yang menyerap anggaran cukup besar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn.) dr. Prihati Pujowaskito mengatakan, pembiayaan penyakit jantung menjadi salah satu tantangan yang harus dikelola seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas dan berteknologi tinggi.
Hal itu disampaikannya dalam Media Workshop bertajuk “Kupas Tuntas Layanan Jantung dalam Program JKN: Dari Akses Pelayanan Berkualitas hingga Layanan Jantung Canggih bagi Peserta” di Rumah Sakit Tingkat II 03.05.01 Dustira, Cimahi, Rabu (16/9/2026).
Menurut Pujo, penyakit katastropik masih menjadi salah satu penyumbang terbesar pembiayaan JKN.
“Untuk penyakit jantung saja, kebutuhan pembiayaannya mencapai sekitar Rp17,3 triliun. Angka ini menunjukkan betapa besar tantangan pembiayaan yang harus dikelola dalam sistem JKN,” ujar Pujo dalam kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, kebutuhan terhadap layanan jantung berteknologi tinggi juga terus meningkat. Salah satunya terlihat dari penggunaan fasilitas laboratorium kateterisasi jantung atau Cath Lab.
Pujo menyebutkan, jumlah kasus yang menggunakan Cath Lab diproyeksikan menembus lebih dari 138.000 kasus pada 2025. Angka tersebut sekitar dua kali lipat dibandingkan kondisi pada 2021.
“Pertumbuhan pemanfaatan layanan Cath Lab menunjukkan kebutuhan terhadap layanan jantung semakin besar. Karena itu, peningkatan akses harus berjalan beriringan dengan pengendalian mutu dan ketepatan tindakan medis,” katanya.
Dalam paparannya, Pujo juga mengungkapkan skala kepesertaan Program JKN yang telah mencapai hampir 280 juta orang atau sekitar 98,16 persen dari total penduduk.
Meski demikian, tingkat keaktifan peserta disebut masih berada di kisaran 80-81 persen.
BPJS Kesehatan saat ini bekerja sama dengan sekitar 27.000 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.200 rumah sakit. Sebagian besar rumah sakit yang bekerja sama tersebut merupakan fasilitas kesehatan swasta.
Dari jaringan layanan tersebut, BPJS Kesehatan mencatat hampir dua juta transaksi pelayanan kesehatan setiap hari dengan pembiayaan sekitar Rp500 miliar hingga Rp550 miliar per hari.
Pujo mengatakan, besarnya cakupan program membuat BPJS Kesehatan tidak hanya dituntut memperluas akses pelayanan, tetapi juga memastikan layanan yang diberikan tetap bermutu dan memberikan perlindungan finansial kepada peserta.
“Ukuran keberhasilan layanan kesehatan tidak cukup dilihat dari banyaknya tindakan yang dilakukan. Yang jauh lebih penting adalah apakah tindakan tersebut memberikan manfaat klinis dan hasil kesehatan yang nyata bagi pasien,” ujarnya.
Pujo juga menjelaskan kondisi arus kas BPJS Kesehatan yang kerap disebut sebagai defisit.
Menurut dia, kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai kesenjangan antara pemasukan iuran dan kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan.
Setiap bulan, pendapatan iuran yang terkumpul berada di kisaran Rp14 triliun, sedangkan kebutuhan pembiayaan pelayanan mencapai sekitar Rp16 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp2 triliun setiap bulan.
“Karakteristiknya berbeda dengan perusahaan komersial. BPJS Kesehatan mengelola iuran untuk membiayai kebutuhan pelayanan kesehatan peserta, sehingga keseimbangan arus kas menjadi bagian penting yang harus dijaga,” kata Pujo.
Ia menambahkan, sekitar 54 juta peserta tercatat belum aktif. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kesediaan membayar iuran hingga kemampuan ekonomi peserta.
Selain itu, sistem JKN menghadapi tekanan akibat inflasi biaya medis, pertumbuhan penduduk, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta potensi kecurangan dalam pelayanan.
“Tekanan pembiayaan tidak berdiri sendiri. Ada persoalan kepesertaan, peningkatan biaya medis, kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, hingga potensi fraud yang semuanya perlu ditangani secara bersama-sama,” tuturnya.
Pujo mengatakan, reformasi sistem kesehatan diperlukan agar pelayanan tidak semata-mata berorientasi pada jumlah tindakan medis.
Ia mendorong penerapan konsep value-based health care, yakni pelayanan yang mengutamakan manfaat dan hasil pengobatan bagi pasien.
Menurut dia, sistem pembayaran yang terlalu berorientasi pada volume berpotensi mendorong peningkatan tindakan atau pemeriksaan medis meskipun tidak selalu memberikan perubahan terhadap terapi pasien.
Ia mencontohkan pemeriksaan menggunakan teknologi canggih seperti MRI. Dalam kondisi tertentu, pemeriksaan tersebut belum tentu mengubah penanganan pasien, misalnya pada pasien lanjut usia dengan demensia yang lebih membutuhkan perawatan suportif.
“Teknologi medis harus digunakan secara tepat sasaran. Bukan sekadar karena tersedia, tetapi harus dipastikan memang memberikan dampak terhadap keputusan klinis dan kondisi pasien,” katanya.
Untuk itu, BPJS Kesehatan mendorong penguatan FKTP sebagai gatekeeper sekaligus memperkuat pola pembelian layanan yang lebih strategis, dengan mempertimbangkan mutu dan hasil pengobatan.
RS Dustira Siapkan Cath Lab
Direktur RS Tk. II 03.05.01 Dustira Letkol Ckm dr. Muchlas Fahmi mengatakan, rumah sakit yang berada di Kota Cimahi tersebut telah menyiapkan fasilitas untuk menangani pasien jantung peserta JKN.
Fasilitas tersebut antara lain ruang rawat intensif jantung atau ICVCU dan laboratorium kateterisasi jantung (Cath Lab).
“Ketersediaan ICVCU dan Cath Lab memungkinkan kami menangani pasien rujukan sekaligus melakukan intervensi koroner perkutan atau PCI sesuai indikasi medis,” ujar Muchlas.
Berdasarkan data rumah sakit, sepanjang Januari hingga Agustus 2024, RS Dustira telah memberikan layanan Cath Lab kepada 975 pasien peserta BPJS Kesehatan.
Seluruh pembiayaan layanan tersebut ditanggung melalui Program JKN.
Muchlas mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan merupakan proses yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Masukan dari berbagai pihak, termasuk media dan masyarakat, penting bagi kami untuk mengevaluasi pelayanan. Targetnya adalah menghadirkan layanan yang semakin cepat, aman, tepat dan tetap berorientasi pada kebutuhan pasien,” katanya.
Sementara itu, Panglima Kodam III Siliwangi melalui Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan Hidup Kolonel Alhanud Tri Adrijanto Santoso mengapresiasi penyelenggaraan Media Workshop BPJS Kesehatan tersebut.
Menurut dia, forum tersebut dapat menjadi sarana untuk mempertemukan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, media, dan masyarakat dalam membahas penyelenggaraan layanan JKN.
Ia mengatakan, kualitas layanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas dan kecanggihan teknologi medis.
“Pelayanan yang baik juga membutuhkan akses yang mudah, proses yang cepat, tenaga kesehatan yang kompeten, serta kesinambungan pengobatan setelah pasien mendapatkan layanan,” ujar Tri.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat langsung pelayanan JKN di lapangan.
“Melalui kegiatan seperti ini, berbagai pihak dapat melihat kondisi pelayanan secara langsung dan menyampaikan masukan sehingga bagian-bagian yang masih memiliki kekurangan dapat terus dibenahi,” katanya.*
