SATUMEDIA.ID – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak hanya menjamin biaya berobat masyarakat, tetapi juga memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional. Sepanjang 2025, program yang dikelola BPJS Kesehatan itu tercatat berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun, di tengah cakupan kepesertaan yang telah mencapai 282,7 juta jiwa.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan capaian tersebut diikuti tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta kunjungan layanan kesehatan, atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
“Capaian ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus membuktikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan berkualitas semakin mudah dijangkau di seluruh Indonesia,” ujar Pujo dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, Program JKN tidak hanya menjamin pembiayaan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
“Ketika masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus bekerja, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa,” katanya.
Untuk meningkatkan kemudahan layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal, seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui PANDAWA via WhatsApp di nomor 0811-8165-165, serta Care Center 165.
Layanan tersebut didukung jaringan fasilitas kesehatan yang terus bertambah, yakni 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Keuangan JKN Tetap Sehat
Selain peningkatan layanan, BPJS Kesehatan juga mencatat kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang tetap sehat.
Hingga 31 Desember 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun, cukup untuk memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan. Sementara hasil investasi DJS Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun.
Pujo mengatakan pengelolaan dana dilakukan secara hati-hati untuk memastikan keberlanjutan Program JKN dalam jangka panjang.
Dari sisi tata kelola, BPJS Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kali berturut-turut dari Kantor Akuntan Publik, atau ke-34 kali sejak masih bernama PT Askes (Persero).
Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 untuk maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berkontribusi pada Ekonomi Nasional
Pujo mengungkapkan manfaat Program JKN tidak hanya dirasakan di sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.
Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, sekaligus menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja.
Kajian tersebut juga menyebut Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan.
“Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional,” ujar Pujo.
Tantangan Keberlanjutan Program
Di sisi lain, BPJS Kesehatan mencatat biaya pelayanan kesehatan sepanjang 2025 mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari total biaya tersebut, sekitar 26,42 persen digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN terus dirasakan masyarakat,” kata Pujo.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan pengelolaan Program JKN harus tetap berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas.
Ia mengakui tantangan ke depan masih cukup besar, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, serta memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan kemajuan dalam peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, serta penguatan tata kelola Program JKN.
Senada, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyebut pembiayaan Program JKN harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.*
