SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengusulkan penambahan belanja daerah sebesar Rp169,068 miliar dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Penambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas pembangunan, terutama pelayanan dasar masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta program yang berdampak terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, perubahan APBD 2026 disusun untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Perubahan anggaran ini kami arahkan agar belanja daerah semakin efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar dan kebutuhan pembangunan,” ujar Jeje saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD KBB 2026 di Gedung DPRD KBB, Senin (21/9/2026).
Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, belanja daerah meningkat dari sebelumnya Rp3,198 triliun menjadi Rp3,367 triliun. Artinya, terdapat penambahan belanja sebesar Rp169,068 miliar.
Menurut Jeje, peningkatan belanja tersebut akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan prioritas, termasuk pelayanan publik, infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta program yang mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pendapatan daerah naik Rp25,3 miliar
Di sisi lain, target pendapatan daerah KBB juga mengalami peningkatan.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp3,162 triliun, naik Rp25,392 miliar dibandingkan target sebelum perubahan sebesar Rp3,136 triliun.
Kenaikan pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
PAD meningkat Rp13,487 miliar. Salah satu penyumbangnya berasal dari peningkatan retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sementara pendapatan transfer meningkat Rp11,905 miliar yang berasal dari penyesuaian transfer pemerintah pusat serta bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Jeje mengatakan, peningkatan pendapatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah agar kapasitas fiskal semakin kuat. Dengan begitu, kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dipenuhi secara terukur,” katanya.
Pembiayaan ditutup dari SiLPA
Untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja, Pemkab Bandung Barat meningkatkan penerimaan pembiayaan dari Rp60 miliar menjadi Rp205,676 miliar.
Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025.
Dengan perubahan tersebut, terdapat selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp143,676 miliar.
Kekurangan tersebut kemudian ditutup melalui penerimaan pembiayaan sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan ditetapkan nihil.
Jeje menegaskan, rancangan perubahan APBD 2026 disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan.
“Yang paling penting, anggaran yang tersedia harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, kualitas belanja menjadi perhatian agar setiap program dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar dia.
Pemkab Bandung Barat selanjutnya meminta DPRD KBB memberikan masukan dalam pembahasan rancangan perubahan APBD 2026 agar dapat segera ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
