SATUMEDIA.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan skema pembentukan tim khusus untuk mengawasi penyelenggaraan ibadah umrah di sejumlah pintu keberangkatan jemaah di Indonesia.
Tim tersebut direncanakan bekerja selama 10 bulan di luar musim haji. Pembentukan satuan pengawasan ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperketat pengawasan sekaligus memastikan pelayanan terhadap jemaah umrah berjalan sesuai ketentuan.
Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah, Ahmad Abdullah, mengatakan, penguatan pengawasan membutuhkan koordinasi antara Kemenhaj di tingkat pusat dan daerah serta dukungan berbagai instansi terkait.
Menurut Ahmad, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PPHU) memiliki tanggung jawab mengawasi seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, mulai dari kebijakan hingga aktivitas operasional di lapangan.
Pengawasan tersebut mencakup bandara, biro perjalanan wisata, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Ia menjelaskan, pengawasan tidak berhenti ketika musim haji berakhir. Aktivitas pemberangkatan jemaah umrah yang berlangsung sepanjang tahun juga membutuhkan pemantauan secara berkelanjutan.
“Pelayanan kepada jemaah perlu dijaga sejak mereka berangkat dari Indonesia sampai kembali ke Tanah Air. Pengawasan pada setiap tahapan perjalanan menjadi bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Ahmad dikutip dari laman Kemenhaj RI, Sabtu (7/11/2026).
Ahmad mengungkapkan, Ditjen PPHU sedang membahas pembentukan panitia khusus pengawasan umrah yang akan menjalankan tugas selama 10 bulan di luar periode penyelenggaraan haji.
Model kerja tim tersebut dirancang menyerupai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi yang selama ini bertugas mengawal proses pemberangkatan jemaah haji.
Dengan pola tersebut, pengawasan keberangkatan umrah diharapkan lebih terkoordinasi, terutama di wilayah yang memiliki frekuensi penerbangan jemaah cukup tinggi.
Sejumlah lokasi yang masuk dalam rencana pengawasan meliputi Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Surabaya, Lombok, Makassar, Banjarmasin, Kalimantan Timur, Medan, Aceh, dan Batam.
Jangkauan pengawasan juga direncanakan mencakup keberangkatan melalui jalur laut menggunakan kapal feri, termasuk perjalanan jemaah yang melanjutkan penerbangan dari Singapura menuju Arab Saudi.
Untuk menunjang operasional tim, Ditjen PPHU akan mengusulkan anggaran khusus pengawasan di sejumlah titik tersebut. Penempatan petugas nantinya disesuaikan dengan tingkat kesibukan pemberangkatan jemaah, baik dalam hitungan mingguan maupun bulanan.
Kemenhaj juga membuka peluang kerja sama dengan sejumlah lembaga, di antaranya otoritas bandara, Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Keterlibatan instansi tersebut diharapkan membentuk sistem pengawasan terpadu sehingga potensi persoalan dalam proses keberangkatan jemaah dapat lebih mudah terdeteksi.
Ahmad menilai pembentukan tim pengawasan khusus semakin diperlukan karena tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang berangkat menunaikan ibadah umrah setiap tahun.
Data Ditjen PPHU menunjukkan, jumlah jemaah umrah yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta saja mencapai sekitar 3.900 hingga 4.500 orang setiap hari.
“Pergerakan jemaah umrah melalui Bandara Soekarno-Hatta berdasarkan data kami berada di kisaran 3.900 sampai 4.500 orang per hari,” kata Ahmad, Rabu (4/11/2026).
Jika dihitung secara nasional, jumlah jemaah umrah Indonesia diperkirakan mencapai sekitar dua juta orang dalam setahun. Bahkan, berdasarkan catatan pemerintah Arab Saudi, angka keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia disebut bisa melampaui 2,5 juta orang per tahun.
Besarnya jumlah tersebut, menurut Ahmad, belum sebanding dengan dukungan anggaran dan sistem pengawasan yang tersedia saat ini.
Ia mencontohkan penyelenggaraan ibadah haji yang melayani sekitar 221.000 jemaah telah memperoleh alokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan pengawasan.
Sementara itu, jumlah jemaah umrah setiap tahun jauh lebih besar. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam memperkuat kapasitas pengawasan.
Karena itu, Ditjen PPHU mendorong pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur dengan dukungan anggaran memadai serta keterlibatan lintas instansi.
Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan umrah semakin efektif, sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang hendak maupun telah menunaikan ibadah di Tanah Suci.*
