SATUMEDIA.ID – Kementerian Kehutanan menertibkan perkebunan kelapa sawit ilegal seluas 88 hektare di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah.
Dalam operasi yang melibatkan TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat pada 9 November 2026 itu, sebanyak 11.180 pohon sawit berhasil ditumbangkan.
Selain itu, 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan konservasi secara ilegal menyatakan bersedia menghentikan aktivitasnya secara sukarela. Sebanyak 28 pondok kerja yang berada di kawasan tersebut juga dibongkar secara mandiri oleh para penggunanya.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengapresiasi kesediaan para penggarap menghentikan aktivitas perkebunan ilegal tanpa harus melalui tindakan pemaksaan.
Menurut dia, dukungan masyarakat dan tokoh adat setempat menjadi faktor penting dalam kelancaran proses penertiban.
“Nilai penting dari penumbangan 11.180 pohon sawit ini bukan semata-mata luas lahan yang berhasil ditertibkan, melainkan juga tumbuhnya kesadaran untuk menghormati hukum dan menjaga kelestarian alam,” ujar Januanto dalam siaran pers Kementerian Kehutanan dikutip Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, dia mengingatkan agar keberhasilan penertiban tidak berhenti pada penghentian aktivitas perkebunan ilegal.
Pengawasan kawasan harus diperketat untuk memastikan lahan yang telah ditertibkan tidak kembali dikuasai pihak-pihak yang tidak berhak.
“Kami mendorong pengelola kawasan bersama seluruh unsur terkait untuk memastikan pengawasan berjalan konsisten, mencegah penguasaan kembali, dan mempercepat pemulihan ekosistem,” katanya.
Januanto juga mengingatkan bahwa pihaknya tidak akan mengabaikan dugaan pelanggaran yang melibatkan unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, maupun pembiaran.
Apabila ditemukan unsur pidana, proses pertanggungjawaban akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berawal dari penanganan kasus kebakaran hutan
Penertiban 88 hektare kebun sawit ilegal tersebut merupakan tindak lanjut penanganan perkara kebakaran hutan di kawasan SM Lamandau.
Dalam proses penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan telah memeriksa 43 penggarap ilegal untuk menggali keterangan terkait perkara tersebut.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, mengatakan penghentian aktivitas perkebunan ilegal penting untuk mencegah kerusakan yang lebih luas, terutama pada ekosistem gambut di kawasan konservasi tersebut.
Menurut Rudianto, karakteristik gambut yang rentan terhadap kerusakan dan kebakaran berulang membuat perlindungan kawasan SM Lamandau harus menjadi perhatian serius.
“Peristiwa kebakaran hutan di SM Lamandau menjadi perhatian serius kami karena kawasan ini memiliki ekosistem gambut yang rentan mengalami kerusakan maupun kebakaran berulang,” ujarnya.
Dia menegaskan, penghentian perkebunan ilegal menjadi langkah awal agar pemulihan ekosistem dapat dilakukan dan fungsi konservasi kawasan kembali terjaga.
Rudianto juga mengapresiasi dukungan Bupati Sukamara, tokoh adat, serta seluruh instansi yang terlibat dalam operasi tersebut.
Kementerian Kehutanan, lanjut dia, terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) untuk menyiapkan langkah pemulihan.
Pihak-pihak yang masih melakukan aktivitas perkebunan ilegal di kawasan konservasi juga diminta segera menghentikan kegiatannya.
“Kami berharap penghentian aktivitas secara sukarela ini diikuti pihak lain yang masih memanfaatkan kawasan konservasi secara ilegal. Bagi yang tetap melakukan pelanggaran, tindakan hukum akan dilakukan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku,” kata Rudianto.
Lahan bekas sawit akan direvegetasi
Setelah penertiban, Kementerian Kehutanan menyiapkan pemulihan ekosistem pada lahan seluas 88 hektare yang sebelumnya ditanami sawit ilegal.
Program tersebut dikoordinasikan melalui Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, bersama pengelola kawasan.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah revegetasi dengan menanam kembali jenis tumbuhan asli setempat.
Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki tutupan vegetasi, memulihkan habitat satwa liar, sekaligus mengembalikan fungsi hidrologis ekosistem gambut.
Pengawasan setelah penertiban juga akan diperkuat agar proses pemulihan tidak kembali terganggu oleh aktivitas ilegal.
Dalam pelaksanaannya, operasi penertiban mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan masyarakat Desa Kartamulia dan Demung selaku pemangku adat Dayak.
Pendekatan tersebut mengacu pada kearifan lokal dan nilai penghormatan terhadap alam dalam tradisi masyarakat Dayak, termasuk kepercayaan Kaharingan.
Keterlibatan tokoh adat dinilai membantu membangun kesadaran para penggarap untuk menghentikan penguasaan kawasan secara sukarela sehingga penertiban berlangsung tertib tanpa memunculkan konflik baru.
Adapun operasi tersebut melibatkan Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, BKSDA Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kodim 1014/Pangkalan Bun, Polres Sukamara, Kejaksaan Negeri Sukamara, KPHP Sukamara-Lamandau, serta masyarakat dan tokoh adat setempat.
Kementerian Kehutanan menegaskan, perlindungan SM Lamandau menjadi bagian penting dari upaya menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis kawasan gambut.
Selain menjadi habitat berbagai satwa liar, kawasan tersebut berperan menjaga keseimbangan tata air dan menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.*
