SATUMEDIA.ID – Sampai awal Oktober 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan 1.231.124 sertipikat elektronik.
Demikian diungkapkan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (03/10/2024).
Ia menyebut pelaksanaan sertipikasi tanah elektronik sudah semakin masif. Saat ini sudah terdapat 465 kantor elektronik atau 95,6% dari total 486 Kantor Pertanahan dan terdapat 32 Provinsi elektronik. Tercatat, sebanyak 1.231.124 Sertipikat Tanah Elektronik yang telah diterbitkan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang berada di pusat maupun daerah atas komitmen dalam penyelesaian target-target program Kementerian ATR/BPN.
“Kami ucapkan terima kasih atas jerih juang bapak dan jbu semuanya dari Sabang sampai Merauke yang setiap hari mendedikasikan diri dengan komitmen yang tinggi untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan, dengan jerih juang tersebut kita sampai kepada titik yang menggembirakan,” ujar Raja Juli Antoni.
Ia menginginkan agar program prioritas nasional dilakukan secara maksimal dalam transisi pemerintahan yang berlangsung hingga dua pekan ke depan.
“Saya berharap kita bisa menjaga proses transisi ini dengan terus memaksimalkan kinerja kita, sehingga siapapun nanti yang akan dipilih untuk memimpin kementerian ini akan menerima legacy yang maksimal dari kepemimpinan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono,” tuturnya.
Salah satu yang disoroti dalam pertemuan ini adalah capaian realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Saat ini, akumulasi pendaftaran tanah secara nasional sudah mencapai 118 juta bidang tanah.
Raja Juli Antoni menyebutkan, dalam minggu ini, Peta Bidang Tanah (PBT) Luas mencapai 101.720 hektare dan PBT Bidang, mencapai 5.306 Bidang. Sementara itu, realisasi SHAT tercapai sebanyak 82.592 bidang.
Rapat ini diikuti secara langsung para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan secara daring.
Pertemuan ini membahas program strategis nasional lainnya, antara lain Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota; Peta Panjang Batas Kawasan Hutan; Data Tanah Ulayat; Data dan Informasi P4T; SK Redistribusi Tanah; Akses Reform; PetaZona Nilai Tanah; dan Penanganan Sengketa.
