SATUMEDIA.ID – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Bandung Barat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk keprihatinan atas maraknya dugaan kecurangan, pelanggaran, hingga money politics pada kontestasi Pilkada Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Massa berasal dari simpatisan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat nomor 1,3,4, dan 5, serta mahasiswa, ormas, dan LSM.
Sebelum berangkat ke KPU, massa berkumpul di HBS Cimareme. Kemudian bergerak dengan menggunakan mobil dan sepeda motor, serta sebuah mobil komando.
Ketua Aliansi Masyarakat Bandung Barat, Deden Abdul Hamid Al Hamdani mengatakan dugaan pelanggaran Pilkada dengan money politics sangat masif di media sosial. Ini memperlihatkan tidak sehatnya pelaksanaan Pilkada KBB.
“Pilkada Bandung Barat banyak dibanjiri isu pelanggaran. Bila memang faktanya seperti itu, kami sangat khawatir dengan dengan masa depan Bandung Barat,” kata Deden.
Dirinya menuntut agar pelaku money politics diproses dan meminta Pemkab Bandung Barat memeriksa kepala desa yang telah menyalahgunakan kewenangan.
“Kita bakal terus mengawal karena Aliansi Masyarakat Bandung Barat ke depan menginginkan demokrasi di KBB harus menjadi media pendidikan bagi masyarakat,” tuturnya.
Koordinator Aliansi Masyarakat Bandung Barat, H. Budi Sudrajat menambahkan, ironisnya momentum pilkada di Bandung Barat yang seharusnya dijadikan sebagai ajang pendidikan politik bagi masyarakat KBB, kalangan anak muda yang menjadi harapan bangsa dikemudian hari. Malah cenderung gagal dilakukan akibat terdapatnya dugaan kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait.
“Fenomena yang terjadi di lapangan banyak temuan, seperti pihak KPU tidak mampu memaksimalkan jumlah partisipan pilkada di KBB, Bawaslu tidak serius memperhatikan proses kampanye yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon bupati dan wakil bupati yang cenderung terlalu ugal-ugalan dengan adanya temuan money politics yang dilakukan oleh beberapa calon,’ kata Budi
Ia menambahkan, belum lagi adanya dugaan ketidak netralan yang dilakukan oleh perangkat desa dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan salah satu calon.
“Menuntut birokrasi untuk memeriksa seluruh kepala desa yang diduga telah menyelewengkan wewenangnya,” tandasnya.*
