Imam Tunggara Tegaskan Demokrat Belum Keluarkan Rekomendasi Calon Bupati Bandung Barat

Ketua DPC Partai Demokrat KBB Imam Tunggara/Dicky Mawardi/Satumedia.

SATUMEDIA – Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB), Imam Tunggara menegaskan sampai sekarang belum ada bakal calon bupati (Bacabup) Bandung Barat yang mendapat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat.

“Sampai sekarang masih proses penjaringan, sedang tahap fit and proper test di DPC Partai Demokrat KBB. Ada enam kandidat, jadi masih belum diputuskan siapa yang mendapat rekomendasi maju sebagai Bacabup dari Partai Demokrat,” jelas Ketua DPC Partai Demokrat KBB Imam Tunggara, Rabu (24/4/2024).

Menurutnya, kalaupun salah satu kandidat Asep Ilyas sudah mengantongi surat penugasan dari DPP Partai Demokrat namun bukan rekomendasi.

“Surat tugas dikeluarkan oleh Satgas. Dan kandidat lainnya pun bisa mendapatkan surat penugasan itu, tinggal berkomunikasi dengan DPP. Ini sebagai bentuk gerak cepat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kandidat yang mendapat surat tugas itu diberi mandat untuk membangun koalisi dengan partai lain, bakal calon lain. Tentunya nanti tetap dikoordinasikan dengan DPC.

“Kalau yang sudah mendapat rekomendasi itu ditandatangani Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono,” tambahnya.

Sejak pendaftaran dibuka ada 10 orang yang mengambil formulir pendaftaran Bacabup Bandung Barat. Namun, hanya 6 kandidat yang mengembalikan formulir.

Keenam kandidat itu adalah Arsan Latif yang kini masih menjabat Penjabat Bupati Bandung Barat, Asep Ilyas, Dansah Widansah, Aas Mochamad Asor, Gagan Wirahma, dan Steve Ewon.

Imam mengisyaratkan bahwa setiap bacabup yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat KBB harus siap secara intelektual dan juga finansial.

Kesiapan logistik menjadi hal yang penting karena sangat dibutuhkan untuk biaya saksi dan juga lembaga survei. Menurutnya, survei sangat dibutuhkan untuk melihat elektabilitas serta popularitas sebagai acuan terbitnya rekomendasi dari DPP.

“Para kandidat harus siap isi tas (logistik), karena balon juga harus menjalani survei.
Untuk biaya survei tersebut memang tidak murah dan diperkirakan antara Rp100 juta sampai Rp200 juta. Dikarenakan angkanya cukup besar, bantinya akan dibebankan secara bersamaan kepada para kandidat,” jelasnya.*

Pos terkait