SATUMEDIA.ID – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif 2024 menguatkan fenomena baru yang menarik perhatian. Partisipasi selebritas non-politik dalam kontestasi politik di beberapa daerah di Indonesia.
Kehadiran musisi, pelawak, aktor film, dan mantan atlet populer sebagai kandidat dalam pemilu mencerminkan dinamika politik yang semakin dipengaruhi oleh kapital sosial dan simbolik.
Sejumlah selebritas bahkan berhasil
mengungguli politisi berpengalaman, menandai semakin mendalamnya pergeseran pola pemilihan yang lebih emosional dan berbasis popularitas.
Dalam konteks budaya politik Indonesia yang masih dipengaruhi oleh pola patrimonial dan clientelistic, daya tarik personal dan hubungan emosional antara kandidat dan pemilih memainkan peran penting. Kapital budaya dan modal sosial yang dimiliki oleh selebritas,
yang selama ini digunakan dalam dunia hiburan, kini menjadi aset politik yang strategis.
Tulisan ini akan mengulas bagaimana selebritas memanfaatkan kapital simbolik dan sosial mereka dalam kontestasi politik, serta bagaimana perkembangan teknologi dan media digital memperkuat pengaruh mereka. Namun, fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan tentang
kualitas kepemimpinan, risiko populisme, dan pengaruh oligarki dalam proses demokrasi.
Kapital Budaya dan Modal Sosial Selebritas
Dalam perspektif antropologi politik, pemilu dapat dipahami sebagai sebuah ritual politik yang memperkuat legitimasi pemimpin di hadapan rakyat (Geertz, 1980). Selebritas, terutama dari dunia hiburan, sering kali dipandang sebagai “tokoh inspiratif” yang membawa
simbolisme tertentu bagi masyarakat.
Dalam budaya politik Indonesia yang masih bersifat patrimonial dan clientelistic (Crouch, 2010), pemilih lebih cenderung memilih pemimpin berdasarkan hubungan emosional, daya tarik personal, dan mitos kepemimpinan, daripada rekam jejak birokrasi atau program kebijakan yang konkret. Selebritas yang telah lama
berinteraksi dengan masyarakat melalui media hiburan memiliki kedekatan emosional dengan pemilih, sehingga mereka lebih mudah diterima sebagai pemimpin.
Berdasarkan teori Pierre Bourdieu, individu memiliki berbagai bentuk modal (kapital) yang berkontribusi pada keberhasilan mereka di berbagai bidang kehidupan. Salah satu bentuknya
adalah kapital budaya, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kredibilitas dalam suatu bidang tertentu.
Meskipun selebritas mungkin kurang memiliki kapital budaya dalam
politik, mereka memiliki modal sosial yang kuat, berupa jaringan luas dan popularitas di masyarakat. Selebritas sering kali dipandang sebagai salah satu simbol kesuksesan, kerja keras, dan bahkan inspirasi—tergantung pada citra yang mereka bangun di media. Citra ini
kemudian dikapitalisasi dalam politik untuk membangun popularitas dan kepercayaan dengan pemilih.
Popularitas ini berfungsi sebagai aset yang memungkinkan mereka menarik perhatian publik lebih besar dibandingkan politisi konvensional. Selebritas telah membangun habitus (pola pikir dan kebiasaan) dalam industri hiburan yang menekankan kedekatan dengan masyarakat,
sehingga menciptakan persepsi bahwa mereka adalah figur yang “dekat” dan dimungkinkan “mewakili” suara atau selera rakyat.
Partisipasi dan kemenangan sebagian selebritas menandai perubahan dan perluasan dalam stratifikasi sosial dan struktur elite politik. Berkaca
pada teori modal sosial dan simbolik (Bourdieu, 1986), selebritas memiliki kapital sosial berupa jaringan luas dengan masyarakat, serta kapital simbolik dalam bentuk popularitas
yang dapat dikonversi menjadi kekuatan politik.
Kekuatan politik ini ternyata sanggup
bersanding dengan politisi tradisional dalam stratifikasi sosial dan struktur elite politik, walau mungkin secara kualitas birokasi dan pengalaman politik tidak sejajar.
Media, Digitalisasi, dan Keterbukaan Informasi : Memperkuat Efek Halo dan Politik Emosional
Fenomena ini dapat dijelaskan lebih jauh dengan mencermati perilaku politik masyarakat melalui “efek halo” (Thorndike, 1920). Efek halo (Halo Effect) adalah fenomena psikologis di mana seseorang yang memiliki atribut positif dalam satu bidang diasumsikan memiliki
kompetensi dalam bidang lain.
Selebritas yang dikenal sebagai aktor, penyanyi, atau atlet sukses sering kali dianggap memiliki kualitas kepemimpinan yang baik meskipun mereka tidak memiliki pengalaman di bidang politik. Studi dalam psikologi menunjukkan bahwa manusia lebih cenderung mempercayai individu yang mereka kenal dan sukai.
Selebritas sudah memiliki hubungan emosional dengan publik melalui karya mereka di dunia hiburan, sehingga publik lebih mudah mempercayai mereka. Sementara itu, kompetensi teknis dalam
pengambilan keputusan politik luput dari perhatian publik. Perilaku ini berkaitan dengan model dual-process dalam persuasi politik (Petty & Cacioppo, 1986).
Dalam hal ini, pemilih yang kurang terpapar informasi politik terstruktur secara formal cenderung menggunakan
jalur periferal, yaitu membuat keputusan berdasarkan kesan dangkal, seperti popularitas dan citra di media sosial, daripada menggunakan jalur sentral yang berbasis analisis rasional
terhadap visi, misi, program, dan kebijakan kandidat.
Selebritas menggunakan strategi
komunikasi yang berorientasi pada emosi dan keterhubungan personal, bukan pada gagasan atau program kerja. Politik yang berbasis emosional ini dapat meningkatkan partisipasi politik, terutama dari kelompok muda yang sebelumnya apatis.
Namun, di sisi lain, keputusan
politik yang didasarkan pada sentimen dan impresi tanpa evaluasi rasional dapat beresiko bagi kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.
Apa faktor yang turut mempengaruhi perilaku politik masyarakat tersebut? Perkembangan teknologi dan digitalisasi memainkan peran krusial dalam mempengaruhi perilaku politik
masyarakat di sejumlah daerah dimana para selebritas berkompetisi dalam Pemilihan Legislatif dan Pilkada 2024.
Media sosial dan media entertainment menjadi arena utama bagi
selebritas untuk membangun citra politik selain melalui jalur partai politik yang panjang dan kompleks. Jalur kedua ini pun –yakni partai politik- tidak menjadi kanal utama untuk mengasah kemampuan dan karir politik. Hubungan selebritas dengan partai politik sejauh ini hanya menunjukkan relasi pragmatis untuk mendapat “lirikan” publik.
Berbeda dengan politisi konvensional yang harus membangun jaringan dari nol, baik dari jalur amakademis, dan kaderisasi partai politik. selebritas sudah memiliki branding personal yang kuat dan audiens setia.
Selain itu, algoritma media sosial dan media hiburan memungkinkan
mereka menjangkau massa dalam skala besar dengan cepat. Mereka diuntungkan dengan gambaran yang emosional, konten viral, dan interaksi langsung untuk menarik simpati publik.
Dalam konteks ini, politik menjadi lebih personal dan berbasis keterhubungan digital, bukan sekadar visi dan misi yang disampaikan secara formal.
Dalam era digital, komunikasi politik telah mengalami transformasi besar. Figur publik, khususnya selebritas, yang maju dalam pemilu memiliki keuntungan besar karena mereka sudah menguasai personal branding dan storytelling dalam berkomunikasi dengan audiens.
Menurut teori Uses and Gratifications (Blumler & Katz, 1974), pemilih modern lebih menyukai informasi politik yang menghibur, singkat, dan mudah diakses. figur publik, khususnya selebritas, mulai menyadari pola ini dan memanfaatkannya dengan membuat konten kampanye yang dikemas secara interaktif dan emosional melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Namun, dominasi media sosial dan media hiburan dalam komunikasi politik potensial menciptakan echo chamber dan filter bubble (Sunstein, 2001), yang dapat memperkuat bias kognitif pemilih dan menghambat diskusi rasional mengenai kebijakan publik.
Selebritas yang memiliki pengikut besar dapat dengan mudah menyebarkan
narasi politik mereka tanpa harus melewati filter media konvensional dan otoritatif dalam mengedarkan informasi politik.
Risiko Populisme dan Oligarki
Fenomena sebagian selebritas yang memenangkan Pileg dan Pilkada 2024 tentu memiliki dampak yang beragam. Di satu sisi, ini mencerminkan demokratisasi politik, di mana siapa pun, termasuk mereka yang bukan berasal dari elite politik, memiliki kesempatan untuk memimpin.
Namun, di sisi lain, fenomena ini juga bisa menimbulkan permasalahan, seperti rendahnya kompetensi administratif dan kebijakan yang berbasis populisme daripada solusi konkret dan sistematis. Berangkat dari sini, perlu diwaspadai meningkatnya risiko politik populisme dan transaksi kekuasaan.
Selebritas pemenang yang tidak memiliki pengalaman politik berpotensi tidak memiliki pemahaman mendalam tentang birokrasi dan tata kelola pemerintahan, sehingga mereka akan cenderung bergantung pada konsultan politik dan
oligarki ekonomi dalam pengambilan keputusan (Winters, 2011).
Ketergantungan pada konsultan politik dalam pengambilan keputusan sering kali menjadi solusi pragmatis bagi pemimpin tanpa pengalaman yang memadai.
Konsultan politik biasanya memainkan peran sebagai penentu strategi komunikasi, citra publik, dan kebijakan
yang akan diusung. Namun, ini menimbulkan resiko bahwa kebijakan publik lebih banyak diarahkan pada popularitas jangka pendek daripada manfaat jangka panjang.
Dalam konteks populisme, pendekatan ini sering kali menciptakan kebijakan yang dirancang untuk memenuhi ekspektasi massa tanpa mempertimbangkan kelayakan administratif dan dampaknya pada tata kelola pemerintahan (Müller, 2016).
Segi lain yang patut diperhatikan, oligarki ekonomi memanfaatkan kelemahan pemimpin yang tidak memiliki kapasitas administratif. Jeffrey Winters (2011) dalam bukunya Oligarchy menjelaskan bagaimana aktor-aktor ekonomi besar dapat memengaruhi kebijakan publik dengan memanfaatkan kekuasaan material mereka. Pemimpin yang bergantung pada dukungan finansial dari oligarki cenderung menyusun kebijakan yang menguntungkan kelompok ekonomi tertentu, sering kali dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Hal ini dapat mengarah pada pengabaian prinsip keadilan sosial dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Ketergantungan pada konsultan politik dan oligarki ekonomi memiliki konsekuensi serius bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Secara umum, Beberapa dampaknya antara lain:
Pertama, erosi akuntabilitas publik. Ketergantungan yang berlebihan pada konsultan politik dan oligarki membuat proses pengambilan keputusan lebih tertutup dan tidak responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas yang idealnya diberikan kepada publik sering
kali tergantikan oleh loyalitas kepada aktor-aktor dengan kekuasaan ekonomi atau strategi
populis. Hal ini mengakibatkan lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas
kebijakan yang diimplementasikan.
Kedua, tantangan terhadap keadilan sosial. Kebijakan yang dipengaruhi oleh oligarki
cenderung memperbesar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Investasi dan proyek pembangunan sering kali diarahkan untuk menguntungkan sektor atau wilayah tertentu yang memiliki hubungan dengan aktor-aktor ekonomi besar. Akibatnya, kelompok marginal semakin terpinggirkan, dan akses mereka terhadap layanan dasar, seperti pendidikan,
kesehatan, dan perumahan, menjadi semakin terbatas.
Ketiga, kerentanan institusi demokrasi. Kelemahan dalam kapasitas pemimpin untuk memahami tata kelola pemerintahan sering kali membuat mereka mengandalkan retorika populis untuk mendapatkan dukungan politik.
Narasi populis ini, meskipun efektif secara elektoral, beresiko merusak institusi demokrasi melalui pelemahan mekanisme check and balance. Pemimpin yang terlalu bergantung pada konsultan politik dan oligarki cenderung
mengabaikan pentingnya penguatan institusi yang berfungsi menjaga stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Keempat, penurunan kualitas kebijakan publik. Fokus pada kebijakan berbasis popularitas jangka pendek sering kali mengorbankan kebijakan strategis yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, alokasi anggaran yang lebih banyak diarahkan pada proyek-proyek simbolis (seperti renovasi alun-alun, pembangunan tugu atau patung, dan konstruksi “kosmetik” lainnya) dapat mengurangi sumber daya untuk program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat luas.
Walhasil, fenomena selebritas yang terjun ke dunia politik pada pemilihan legislatif dan Pilkada 2024 di Indonesia mencerminkan transformasi dalam lanskap politik nasional. Kapital sosial dan
simbolik yang dimiliki selebritas memungkinkan mereka menarik perhatian pemilih dan mengimbangi kekuatan politisi tradisional.
Media sosial, media hiburan dan digitalisasi mempercepat proses ini, memungkinkan selebritas membangun citra politik namun minim
tempaan lewat jalur politik konvensional.
Di saat yang sama, partisipasi selebritas juga membawa tantangan serius. Rendahnya kompetensi administratif dan ketergantungan pada populisme dapat mengancam kualitas
kebijakan publik. Selain itu, pengaruh oligarki ekonomi dalam mendukung pemimpin yang kurang berpengalaman dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak inklusif dan merugikan
masyarakat luas.
Pada titik inilah, selebritas yang telah “terlanjur” memenangkan kompetisi Pileg dan Pilkada 2024 hendaknya mengusahakan penguatan kapasitas kepemimpinan sesegera mungkin.
Pendidikan politik dan pelatihan tata kelola bagi calon pemimpin sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang birokrasi dan kebijakan publik.
Langkah berikutnya, penting untuk mengkomitmenkan dan menjaga kontinuitas transparansi dalam
pengambilan keputusan. Pengawasan publik harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa keputusan politik tidak hanya melayani kelompok tertentu. Isu strategis yang tak kalah
penting untuk direalisasikan adalah reformasi sistem pendanaan politik untuk mengurangi pengaruh oligarki melalui regulasi yang lebih ketat terhadap pendanaan kampanye dan
hubungan antara pemerintah dan pelaku ekonomi besar.*
*Penulis Prima Firmansyah penyuka ilmu sosial dan humaniora
