SATUMEDIA.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa, terutama dalam aspek pemenuhan gizi.
Namun, kebijakan ini juga mulai menampakkan percikan dilema sosial dan ekonomi, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang bergantung pada ekosistem ekonomi sekolah, seperti pedagang kecil.
Keluhan dari pihak pedagang dan kantin sekolah mengenai penurunan omzet yang tajam setelah penerapan program MBG menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih inklusif.
Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, berujar saat meninjau
MBG di SDN Lengkong Gudang pada 13 Januari 2025 bahwa program MBG itu bisa
berjalan dengan baik dengan mengedepankan tiga prinsip utama yaitu kecukupan gizi, higienitas, dan relevan dalam konteks ini ialah pemberdayaan ekonomi.
Karena itu, penting untuk memberi catatan untuk program ini dari segi efek samping terhadap pedagang kecil serta risiko monopoli penyedia makanan, melalui perspektif ilmiah, di antaranya sosiologi dan antropologi, agar dapat memahami implikasi sosial secara inpenden dari kepentingan dan kecenderungan politik pragmatis pihak tertentu di internal maupun eksternal pemerintahan.
Jika kita melihat dari perspektif fungsionalisme struktural yang digagas Parsons dan Durkhaim, setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang mendukung stabilitas sosial.
Dalam konteks keseimbangan sosial dalam ekosistem sekolah, sekolah tidak
hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang melibatkan pedagang kecil. Jika program MBG diterapkan tanpa mempertimbangkan pedagang di sekitar sekolah, maka keseimbangan sosial dapat terganggu.
Para pedagang yang selama ini bergantung pada pendapatan dari siswa akan defisit
pelanggan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberlangungan mata pencaharian dan kondisi ekonomi keluarga mereka. Untuk mencegah disfungsi sosial, kebijakan ini harus dirancang agar tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan siswa dan keberlanjutan
ekonomi pedagang kecil.
Dalam praktiknya, program MBG sebaiknya tidak diberlakukan secara seragam untuk semua siswa, tetapi hanya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah dapat melibatkan pedagang lokal dalam penyediaan makanan
sekolah agar ekosistem ekonomi tetap berjalan.
Keberlanjutan ekosistem ekonomi sekolah
dan kebijakan terkait kontinuitas program MBG penting untuk dijadikan acuan.
Menurut John Friedmann, pembangunan berbasis komunitas menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses perumusan kebijakan agar kebijakan tersebut lebih
berkelanjutan.
Dalam kasus ini, program MBG tidak seharusnya sepenuhnya mengandalkan
pihak luar (seperti perusahaan katering), tetapi juga harus memberdayakan masyarakat sekitar, termasuk pedagang kecil dan kelompok ibu rumah tangga.
Pemerintah dapat menjadikan sekolah sebagai pusat distribusi makanan dengan melibatkan komunitas lokal. Pedagang kecil dapat dilatih dan diberikan akses modal untuk berpartisipasi dalam
penyediaan makanan sekolah.
Perlu diperhatikan, ketimpangan sosial dan resiko monopoli berpotensi muncul ke
permukaan. Mengacu pada perspektif Teori Konflik dari Marx, kebijakan sosial sering kali menciptakan ketimpangan baru dalam masyarakat.
Dalam konteks ini, salah satu
kekhawatiran utama adalah potensi monopoli oleh perusahaan katering besar atau sejenisnya yang mengelola distribusi makanan, sementara pedagang kecil di sekitar sekolah kehilangan
mata pencaharian.
Jika pemerintah hanya menggandeng perusahaan katering tertentu atau
sejenisnya tanpa transparansi dan akuntabilitas, maka keuntungan ekonomi akan terpusat pada segelintir pihak, sementara kelompok rentan—seperti pedagang di sekolah—akan
semakin terpinggirkan.
Hal ini berpotensi mempertegas adanya relasi kuasa dalam kebijakan
publik, di mana kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya lebih besar
(perusahaan katering atau sejenisnya) dapat mengontrol distribusi makanan sekolah dan mendapatkan keuntungan lebih besar.
Kemungkinan munculnya problem ini akan
berimplikasi pada transparansi dalam pemilihan penyedia makanan yang harus dijaga agar tidak terjadi praktik monopoli dan korupsi. Keterlibatan komunitas lokal, seperti kelompok ibu rumah tangga atau koperasi pedagang sekolah, dapat menjadi salah satu solusi untuk
menghindari ketimpangan ekonomi.
Gagasan yang terdapat pada Teori Modal Sosial dari Bourdieu juga dapat digunakan untuk mengelaborasi dampak terhadap jaringan sosial pedagang kecil. Pierre Bourdieu menjelaskan
bahwa modal sosial merupakan aset penting dalam interaksi sosial dan ekonomi.
Pedagang kecil yang berjualan di sekitar sekolah telah membangun hubungan sosial dengan siswa dan komunitas sekolah selama bertahun-tahun. Jika program MBG menghilangkan kebutuhan siswa untuk membeli makanan di luar kantin sekolah, maka modal sosial yang dimiliki para
pedagang akan terkikis.
Selain itu, hubungan ekonomi yang terjalin antara pedagang dan
siswa juga menciptakan rasa solidaritas sosial. Banyak pedagang di lingkungan sekolah merupakan orang tua siswa yang juga memiliki anak bersekolah di tempat yang sama.
Hilangnya penghasilan dari berdagang dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga mereka secara langsung. Sebagai implikasi dari hal ini, pemerintah salah satunya dapat mengembangkan sistem “voucher makanan” yang memungkinkan siswa membeli makanan dari pedagang lokal yang sudah tersertifikasi.
Pedagang kecil dapat diberdayakan melalui pelatihan pengolahan makanan sehat agar tetap dapat berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi sekolah.
Segi lain yang tak kalah penting untuk diberi penekanan ialah terkait moralitas dalam ekonomi.
Menurut James Scott dalam Perspektif Ekonomi Moral, sistem ekonomi tidak
hanya didasarkan pada keuntungan finansial tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan keberlanjutan komunitas. Menjaga keseimbangan antara kesejahteraan dan keberlanjutan
ekonomi urgen untuk dijadikan prinsip moralitas dalam ekonomi.
Jika kebijakan MBG diterapkan tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem ekonomi sekolah, maka terjadi disrupsi sosial yang dapat merugikan masyarakat kecil.
Oleh karena itu, kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek keadilan distributif, yaitu bagaimana bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan tanpa merugikan pihak lain.
Konsekuensi yang mungkin untuk diambil, program ini harus memiliki skema yang fleksibel, misalnya dengan menyasar siswa dari keluarga kurang mampu tanpa menghapus peran pedagang kecil dalam rantai distribusi makanan. Model pengadaan makanan berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap pedagang kecil.
Program MBG memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan siswa, tetapi jika tidak dirancang dengan tepat, kebijakan ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan sosial dan ekonomi.
Berdasarkan analisis teori yang digunakan, kebijakan ini sebaiknya:
1. Difokuskan pada anak yang benar-benar membutuhkan, bukan diberikan secara seragam kepada semua siswa.
2.Melibatkan pedagang kecil dalam penyediaan makanan, sehingga ekosistem ekonomi lokal tetap berjalan.
3. Menghindari monopoli penyedia
katering, dengan memastikan transparansi dalam pengadaan makanan.
4. Mengedepankan keadilan sosial dan ekonomi, dengan mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap
kelompok rentan lainnya.
5. Berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal diberdayakan sebagai bagian dari solusi. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas, program MBG tidak hanya akan meningkatkan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.*
*Penulis Prima Firmansyah penyuka ilmu sosial dan humaniora
