Bupati Jeje Ritchie Tegaskan Tak Akan Beri Bantuan Hukum kepada Direktur BUMD

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.(Dok. Prokompim Setda KBB).**

SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menegaskan pemerintah daerah tak akan memberikan pendampingan hukum kepada Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Multiguna Sarana (PMgS) berinisial DRF yang tersandung masalah hukum.

“Atas permasalahan hukum yang menyangkut saudara DRF selaku Direktur Utama PT PMgS, kami menyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum dan mekanisme hukum yang berlaku, serta menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak akan memberikan bantuan hukum sebagaimana amanat dalam PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD,” kata Bupati Jeje Ritchie Ismail dalam pernyataan resmi, Sabtu (14/6/2025).

Tak hanya itu, Jeje mengatakan,
Pemkab Bandung Barat akan segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa untuk memilih penjabat Direktur Utama.

Dikatakannya, PT PMgS merupakan BUMD milik Pemkab  Bandung Barat, yang tunduk dan patuh terhadap ketentuan PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta peraturan perundang-undangan lainnya. Peran Pemkab Bandung Barat dalam mengoptimalkan PT PMgS sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami merasa prihatin dan sangat menyesalkan kelalaian DRF selaku Direktur Utama PT PMgS. Persoalan hukum dan kerugian yang ditimbulkannya merupakan tanggungjawab pribadi sebagaimana ketentuan di dalam PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD,” tandasnya.

Jeje mengakui, dalam pengelolaan PT PMgS terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh DRF. Dimana yang bersangkutan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa pemberian cek kosong.

“DRF dalam mengambil kebijakan strategis tanpa koordinasi dengan komisaris yang mengakibatkan kerugian terhadap PT PMgS maupun pihak lain,” sebutnya.

Buntut dari kasus hukum tersebut, Pemkab Bandung Barat akan melakukan audit dan evaluasi secara menyeluruh baik terhadap struktur manajemen maupun terhadap seluruh kegiatan yang telah maupun akan dijalankan PT PMgS.

“Pemkab Bandung Barat selaku pemegang saham PT PMgS akan melakukan langkah-langkah yang cepat, tepat, terukur dan efektif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Bandung Barat dan dunia usaha terhadap PT PMgS,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, DRF ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cimahi karena dugaan kasus penipuan berupa cek kosong. Dia dengan jabatannya sebagai direktur perusahaan milik Pemkab Bandung Barat melakukan pembelian 15 ribu kilogram atau 15 ton daging ayam beku dari pihak ketiga.

Kasus ini bermula saat tersangka DRF dengan kapasitasnya sebagai Direktur PT PMgS membeli daging ayam beku dari pihak ketiga sebanyak 15 ton atau 15 ribu kilogram dalam kemasan 512 boks dengan pembayaran menggunakan cek senilai Rp659.970.000 pada 26 Januari 2025.

Namun pada saat akan dicairkan, pihak bank menyebut tidak tersedia dana dalam cek tersebut. Korban yang merasa tertipu kemudian pada 21 April 2025 melapor ke Polres Cimahi.*

Pos terkait