SATUMEDIA.ID – Bupati Dadang Supriatna mengajak pengusaha lokal untuk berinvestasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Kabupaten Bandung kurang lebih sekitar 361 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan jumlah penerima manfaat sekitar 1,2 juta siswa.
“Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional Pak Presiden Prabowo . Secara nasional pak presiden akan menyiapkan sekitar 30 ribu dapur atau SPPG. Total anggaran kurang lebih Rp276 triliun. Di Kabupaten Bandung kurang lebih sekitar 361 SPPG dengan jumlah penerima manfaat sekitar 1,2 juta siswa yang merupakan siswa PAUD, TK, SD dan SMP, santri pesantren, ibu hamil, dan ibu menyusui,” kata Bupati Dadang Supriatna pada pelaksanaan “Konsolidasi Daerah Sebagai Tindak Lanjut Dukungan Terhadap Program Pemerintah” di Gedung Budaya Soreang, Selasa (5/8/2025).
Dadang mengatakan, Pemkab Bandung turut mendorong pola kemitraan bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki kemampuan untuk berinvestasi dalam program MBG.
“Lebih baik manfaatkan pengusaha lokal. Pengusaha lokal harus diajak sesuai dengan potensinya, jangan sampaikan dibiarkan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Dadang Supriatna juga menyampaikan paparan tentang sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atas program strategis MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ia mengajak semua pihak yang ada di Kabupaten Bandung untuk mensukseskan program Presiden tersebut.
Kegiatan itu dihadiri Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono, Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Inf Tinton Amin Putra, perwakilan Lanud Sulaiman, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bandung, dan sebagainya.
Kang DS, sapaan akrab Dadang Suoriatna mengatakan, supaya Program MBG ini berjalan, disusul adanya Inpres No 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Atas dasar itu, Kang DS menginstruksikan kepada Sekda dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk menganggarkan untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan menggunakan APBD Kabupaten Bandung.
Secara nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Mutih mencapai sekitar 80.000 yang dilaunching oleh Presiden pada Juli 2025 lalu. Di Kabupaten Bandung, mengikuti giat launching serentak nasional di Desa Cileunyi Wetan.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah terbentuk, dan SPPG sudah ada. Cuma yang aktif baru 35 titik dan yang verifikasi baru 200 titik, berarti baru 235 SPP,G sementara jumlah yang harus ada di Kabupaten Bandung 361 SPPG. Berarti kurang lebih sekitar 130 SPPG lagi. Saya berharap bagaimana 361 titik ini terpenuhi,” jelasnya.
Untuk memenuhi SPPG itu, misalnya di desa terpencil di Kecamatan Pangalengan, tercatat lebih dari 1000 siswa PAUD, TK, SD, SMP, santri, ibu hamil dan ibu menyusui bisa dibuatkan satu SPPG.
“Di desa terpencil dan kendala jaraknya jauh, pak kades segera lapor ke saya. Insya Allah saya akan berikan solusi seperti apa. Jangan sampai kendala jarak jauh tidak terpenuhi. Saya harap sukseskan program MBG yang menjadi program strategis nasional ini,” tutur Kang DS.
Bupati Kang DS mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan kantor bersama di Gedung Mohamad Toha Komplek Pemkab Bandung untuk percepatan program MBG tersebut.
“Kantor bersama itu untuk dijadikan pusat komunikasi, karena komunikasi itu penting. Terkait program MBG ini TNI dan Polri sudah bergerak, maka kita Pemerintah Daerah dan kepala OPD untuk mendorong,” ujarnya.
Selain program MBG, juga ada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pengelolaan koperasi itu bisa melibatkan para petani atau kelompok tani di desa masing-masing.
“Petani tersebut secara otomatis menjadi anggota koperasi. Baik petani padi, jagung dan semua petani lainnya. Koperasi Merah Putih wajib mengakomodir semua petani yang ada di masing-masing desa di Kabupaten Bandung untuk menjadi anggota koperasi,” katanya.
Ia menyebutkan jumlah petani di Kabupaten Bandung mencapai 70 ribu yang di antaranya tergabung dalam gapoktan di masing-masing desa. Pemerintah sudah menggulirkan program hibah untuk para petani dalam pengadaan benih maupun pupuk.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih wajib mengakomodir semua petani di desa masing-masing dan wajib menjadi anggota koperasi. Karena koperasi diperintahkan oleh Pak Presiden untuk mengawal program ketahanan pangan dan hasil pertaniannya dibeli oleh koperasi,” katanya.
Bupati menegaskan yang biasanya anggota koperasi pinjam ke tengkulak, nantinya beralih ke koperasi untuk biaya mengolah lahan pertanian. Untuk Ketua Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus membuat rencana.
“Koperasi harus menyiapkan modal usaha untuk para petani. Kepala desa dan lurah harus memantau keberlangsungan koperasi. Perangkat desa, tokoh masyarakat, pengusaha lokal, Ketua RT dan RW bisa jadi anggota koperasi. Diusahakan modal koperasi tidak pinjam ke bank, siapa tahu pengusaha lokal bisa menyimpan simpanan wajib dan sukarela. Insya Allah uang sebesar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar bisa terkumpul di masing-masing koperasi,” pungkasnya.*
