SATUMEDIA.ID – Pemkot Bandung membentuk Satgas Reaksi Cepat Terpadu sebagai upaya terbaru untuk mempercepat penanganan berbagai masalah masyarakat di wilayah.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat memperingati Hari Tani Nasional 2025 di Pendopo Kota Bandung pada Rabu, 24 September 2025.
Satgas ini berada langsung di bawah komando wali kota dengan dukungan dari camat, lurah, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Perannya tidak hanya menindaklanjuti laporan warga, tetapi juga melakukan pemantauan, pencegahan, hingga penyelesaian berbagai persoalan di tingkat RT dan RW.
“Satgas cepat terintegrasi ini akan turun langsung ke lapangan, berjejaring hingga kecamatan dan kelurahan. Semua OPD terlibat, tidak ada kerja sektoral lagi. Masalah sekecil apapun akan ditangani secara struktural,” ujar Farhan dikutip dari laman resmi Pemkot Bandung.
Ia menjelaskan, satgas akan menyisir seluruh RW di Kota Bandung. Dalam masa kepemimpinannya, ditargetkan 1.597 RW akan didatangi satu per satu, bukan hanya untuk menampung keluhan warga, melainkan juga memetakan potensi ekonomi, sosial, serta kualitas sumber daya manusia.
“Dalam setiap kunjungan, kita ingin melihat peluang ekonomi, masalah sosial, sampai kondisi SDM di wilayah itu. Jadi bukan potensi politik yang dicari, tapi potensi yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga,” katanya.
Farhan menekankan bahwa keberadaan satgas bertujuan menjamin pemerataan pembangunan. Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang relatif tinggi tidak boleh hanya dirasakan oleh kalangan tertentu.
“Ekonomi kita tumbuh 5,42 persen, lebih tinggi dari Jawa Barat maupun nasional. Tapi jangan sampai pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh orang-orang di puncak gunung kesejahteraan. Satgas ini hadir agar pertumbuhan juga dirasakan masyarakat di kaki gunung,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, persoalan di bidang pendidikan, kesehatan, hingga administrasi kependudukan kerap muncul di lapangan. Dengan hadirnya satgas, setiap hambatan bisa segera diselesaikan melalui koordinasi lintas OPD secara terpadu.*
