SATUMEDIA.ID – Pelaksanaan tes wawancara seleksi calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dilaksanakan per daerah pemilihan (Dapil).
Tercatat ada ratusan calon PPS yang mengikuti tahapan wawancara. Meski digelar per dapil, namun dilaksanakan serentak di 5 Dapil se-KBB pada Selasa (21/5/2024).
Komisioner KPU KBB, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, Cep Suryana menerangkan, tahapan wawancara diikuti oleh calon PPS yang lolos verifikasi administrasi (Vermin) dan verifikasi faktual (Verfak).
“Tahapan seleksi wawancara dilaksanakan serentak hari ini di lima daerah pemilihan Bandung Barat,” kata Cep Suryana, Selasa (21/5/2024).
Diungkapnya, L Dapil 1 meliputi Padalarang, Ngamprah dan Saguling, Dapil 2 meliputi Cikalongwetan, Cipeundeuy dan Cipatat.
Kemudian, Dapil 3 meliputi Lembang, Parongpong dan Cisarua, Dapil 4 meliputi Batujajar, Cihampelas dan Cililin. Serta Dapil 5 yang meliputi Rongga, Cipongkor, Sindangkerta dan Gununghalu.
Ia mencontohkan untuk Dapil 1 tes seleksi wawancara bertempat di Kantor Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang.
“Tahapan pembentukan Badan Ad Hoc hari ini sudah memasuki sesi wawancara PPS. Untuk tes wawancaranya dilakukan oleh masing-masing PPK yang telah dilantik kemarin,” sebutnya.
Ia menerangkan, pelaksanaan wawancara oleh PPK karena nantinya PPS ini bersentuhan langsung dengan PPK. Lalu, kaitan dengan emosional, secara personal mereka yang tahu dan merasakan siapa personal PPS yang dirasa mumpuni.
Dikatakannya, tes seleksi wawancara berlangsung selama tiga hari dimulai tanggal 21-23 Mei 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 123 orang. Rinciannya, 48 dari Padalarang, 51 orang dari Ngamprah dan 24 orang dari Saguling.
Hasil wawancara dipilih 3 orang yang akan dilantik sebagai PPS dan 3 lainnya sebagai pergantian antarwaktu (PAW).
“Mereka akan dilantik pada 26 Mei 2024. Oleh karena itu, tahapan seleksi PPS kita rampungkan sebagai bentuk persiapan dalam rangka menatap pelaksanaan tahapan-tahapan yang memang dirasa sudah mulai strategis,” sebutnya.
Ia menambahkan, setelah PPK dilantik dan dilanjutkan dengan PPS sehingga per Juni 2024 badan ad hoc sudah mulai terbentuk.
“Dengan terbentuknya Badan Ad Hoc baik PPK maupun PPS, KPU KBB kini memiliki kepanjangan tangan untuk melaksanakan berbagai tahapan Pilkada yang tengah berlangsung ataupun akan dilakukan,” tandasnya.*
