Kang DS: Judol dan Bank Emok Membuat Keberhasilan Program Pemerintah Tidak Optimal

Bupati Bandung Dadang Supriatna yang juga Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Gedung Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).(Instagram Dadang Supriatna).**

SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyoroti tantangan sosial yang perlu segera ditangani bersama, seperti maraknya judi online (Judol), pinjaman online ilegal (pinjol), dan praktik rentenir (bank emok) yang bisa merusak karakter masyarakat.

“Bahwa keberhasilan program pemerintah tidak akan optimal jika penyakit sosial seperti ini terus dibiarkan berkembang,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna yang juga Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Gedung Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).

Pernyataan Bupati Dadang Supriatna yang akrab dipanggil Kang DS tersebut disampaikannya saat menghadiri dan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Bidang Kerja Sama dan Peningkatan Partisipasi Non Pemerintah.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Penanganan kemiskinan menjadi prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, serta Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Bupati juga menekankan pentingnya keakuratan data sebagai rujukan bersama. la menyambut baik jika Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dapat dijadikan acuan tunggal, terutama dalam upaya perbaikan kondisi masyarakat dari desil 1 hingga desil 5.

Dalam kesempatan itu, Kang DS menyebut intervensi nyata yang dilakukan Pemkab Bandung Barat dalam mengentaskan persoalan sosial dengan mengembangkan sejumlah program prioritas, antara lain Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) berbasis swadaya masyarakat, Program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) untuk memastikan akses air bersih yang layak.

“Selain itu, menyelenggarakan pelatihan dan pemberian pinjaman modal tanpa bunga dan tanpa jaminan bagi keluarga kurang mampu,” ucapnya dalam akun Instagramnya.

Sementara itu, dari sisi hulu-hilir pengentasan kemiskinan, Pemkab Bandung juga telah mengintegrasikan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis supply dan demand yang terarah.*

 

Pos terkait