SATUMEDIA.ID – Perubahan drastis terjadi dalam skema keuangan daerah atau APBD 2026 Kabupaten Bandung akibat pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) yang mencapai hampir Rp 1 triliun atau tepatnya Rp 945 miliar.
“Kabupaten Bandung awalnya memiliki belanja Rp7,6 triliun, kini berkurang karena DAK tidak masuk di tahun 2025. PAD yang ditargetkan Rp2,2 triliun baru tercapai Rp1,4 triliun per 17 Oktober, jadi masih ada Rp800 miliar yang belum masuk,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam Rapat Koordinasi Bulanan Pemkab Bandung, di Gedung Moh Toha, Soreang, Senin (20/10/2025).
Untuk menjaga kestabilan fiskal, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menyebutkan pemerintah daerah akan menyesuaikan skema anggaran, termasuk penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN.
“Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki tukin tertinggi di Bandung Raya. Tapi dengan kondisi fiskal sekarang, kita harus realistis dan melakukan penyesuaian selama empat bulan ke depan,” tegas Bupati Dadang Supriatna yang akrab dipanggil Kang DS ini.
“Kalau tidak ada inovasi, daerah bisa kolaps. Karena itu saya minta seluruh kepala dinas dan camat untuk bergerak cepat dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan,” sambungnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut juga meminta para Kepala OPD dan para camat untuk dapat menyampaikan dan memberi penjelasan kepada jajarannya tentang kebijakan penyesuaian tukin ASN tersebut.
Termasuk penjelasan bahwa tukin ASN itu diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah. Tukin ASN itu berasal dari PAD Kabupaten Bandung. Ketika target PAD-nya belum memenuhi target, tukin pun berpotensi terdampak penyesuaian.
“Dari target PAD Rp 2 triliun, saat ini baru 1,4 triliun. Tim TAPD melakukan pembahasan hingga 5 kali sebelum memutuskan kebijakan penyesuaian tukin ini. Tapi karena kondisi keuangan berat, kita prioritaskan stabilitas fiskal daerah,” tuturnya.
“Penyesuaian tukin ini untuk menjaga fiskal daerah. Tapi kalau nanti pendapatan melebihi tahun kemarin silakan (normal kembali). Tapi harusnya tukin itu fluktuatif, disesuaikan kemampuan keuangan daerah,” jelas Kang DS.
Di akhir arahannya, Kang DS menegaskan penyesuaian tukin ASN jangan jadi alasan untuk bermalas-malasan. Ia justru akan memberlakukan reward berbasis kinerja nahi ASN yang menunjukkan kinerja baik.
“Saya tidak ingin mempersulit ASN. Tapi saat fiskal kita berat, semua harus tertib. Siapa yang berkinerja baik akan saya beri penghargaan,” tukasnya.*
