SATUMEDIA.ID – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyadari bahwa penyediaan air bersih secara merata masih menjadi tantangan besar yang dihadapi pemerintah saat ini.
“Idealnya semua RW di Kota Bandung sudah terlayani air bersih PDAM. Kami ingin terus meningkatkan cakupan ini, tapi memang tidak mudah,” ujar Farhan dalam kegiatan Siskamling Siaga Bencana Kelurahan Cibuntu, Rabu 22 Oktober 2025 dikutip dari laman resmi Pemkot Bandung.
Farhan menjelaskan bahwa keterbatasan sumber air baku menjadi hambatan utama dalam memperluas layanan PDAM.
“Bandung ini tidak punya situ atau waduk yang bisa jadi sumber air baku. Dulu ada beberapa situ di Bandung, tapi sekarang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Jadi PDAM harus mengambil air dari wilayah kabupaten, dan itu tidak mudah serta biayanya tinggi,” jelasnya.
Selain masalah ketersediaan air, tingkat kebocoran distribusi air PDAM juga masih cukup tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian serius agar sistem distribusi bisa lebih efisien dan tidak banyak air yang terbuang.
Untuk wilayah yang belum terjangkau layanan PDAM, Farhan menyebut bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) akan melakukan langkah-langkah pendataan agar kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi.
“Kalau ada warga yang belum dapat layanan PDAM, DPKP akan turun untuk mendata dan memastikan bisa mendapat bantuan air bersih,” katanya.
Tak hanya mengandalkan program pemerintah, Farhan juga menuturkan bahwa sektor swasta ikut berkontribusi dalam penyediaan air bersih, terutama dari kalangan industri pengguna air tanah.
“Salah satunya dari Bappenda, mendorong kepada pabrik-pabrik yang bersedia membagikan air bersih ke warga sekitar. Karena mereka punya kapasitas penggunaan air tanah yang besar,” tambahnya.
Farhan menegaskan bahwa air bersih merupakan hak dasar setiap warga, sejajar pentingnya dengan hak administrasi kependudukan.
“Air bersih ini kebutuhan mendasar. Setelah hak administrasi kependudukan, hak atas air bersih juga harus kita penuhi sebagai bagian dari hak asasi manusia,” tegasnya.*
